Selama Kemiskinan dan Ketidakadilan Masih Ada di Aceh, Wacana Aceh Merdeka Akan Terus Bergema*
Jakarta, kpktipikor.id.– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi menyampaikan hasil kajian kritis mengenai dinamika politik dan perdamaian Aceh dalam menjawab permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di Aceh.
Wacana tuntutan Aceh Merdeka yang melanda Aceh akan terus bergulir akibat krisis kepercayaan terhadap Keadilan dan kemiskinan yang masih masif di Aceh.
Kajian ini juga melihat wacana Aceh Merdeka dalam perspektif politik, sejarah konflik, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Wacana tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang konflik Aceh, pengalaman ketidakadilan, hubungan politik Aceh dan Jakarta, serta ekspektasi masyarakat terhadap implementasi perdamaian.
Fachrul Razi mengatakan, dalam perspektif politik, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya kepercayaan masyarakat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya kembali berbagai aspirasi politik.
“Selama kemiskinan dan ketidakadilan masih menjadi kenyataan di Aceh, wacana Aceh Merdeka akan terus bergema. Ini merupakan peringatan bahwa permasalahan mendasar Aceh harus diselesaikan secara serius. Pemerintah tidak boleh hanya melihat gejalanya, tetapi harus memahami akar permasalahannya.” Demikian disampaikan Dr. Fachrul Razi yang juga Wakil Rektor Universitas Kartamulia kepada wartawan di Jakarta Selasa (03/11/2026).sumber info:penanews.co.id.
Ia menegaskan, pendekatan terhadap Aceh harus mengedepankan dialog, keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan pelaksanaan komitmen perdamaian.
Kajian ini menempatkan perdamaian di Aceh bukan hanya sebagai akhir dari konflik bersenjata, namun juga sebagai proses panjang untuk mewujudkan keadilan politik, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil kajian menunjukkan adanya sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, terutama mengenai kesenjangan antara komitmen perdamaian, kebijakan Otonomi Khusus, alokasi anggaran, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat. Terdapat dimensi lain yang harus diperhatikan, yaitu keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perdamaian tidak boleh hanya diukur dari tidak adanya konflik bersenjata. Perdamaian harus diukur dari sejauh mana rakyat memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Jika kemiskinan dan ketidakadilan masih dirasakan masyarakat, maka substansi perdamaian belum sepenuhnya tercapai.” Jelas Dr. Fachrul Razi yang juga alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Salah satu temuan utama penelitian ini adalah adanya persoalan kesenjangan antara tujuan pemberian Otonomi Khusus dan hasil pembangunan yang diharapkan masyarakat Aceh.
Otonomi Khusus diberikan sebagai instrumen penyelesaian politik dan penguatan kewenangan pemerintahan Aceh. Sementara itu, Dana Otsus diharapkan menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Namun, keberadaan kewenangan khusus dan dukungan fiskal tersebut belum dengan sendirinya menjamin teratasinya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan pembangunan.
Menurut Dr. Fachrul Razi, persoalan utama yang perlu dievaluasi bukan hanya berapa besar anggaran Otsus yang telah dialokasikan, tetapi sejauh mana efektivitas penggunaannya dalam mengubah kehidupan masyarakat.
“Setelah bertahun-tahun Aceh memperoleh Otonomi Khusus dan Dana Otsus, kita harus berani mengajukan pertanyaan mendasar: mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan? Mengapa ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan? Mengapa kekayaan sumber daya alam Aceh belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, kata Fachrul Razi pada temu pers di Jakarta.
(Red.kpk).
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar