Menghadapi Ancaman Kejahatan Digital Rp9,1 Triliun: Sinergi Lintas Sektor dan Literasi Masyarakat Jadi Benteng Utama

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

JAKARTA — Lonjakan kasus penipuan digital dan kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) menjadi ujian berat bagi ketahanan keamanan nasional dan perlindungan konsumen di Indonesia. Mengatasi ancaman ini, pendekatan tunggal penegakan hukum dinilai tidak lagi cukup tanpa diimbangi sinergi lintas sektor dan penguatan literasi digital di tingkat masyarakat.

Baca Juga

6 jam  lalu

Merawat Harmoni Sosial: Sinergi Strategis Polri dan PBNU dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat

14 Korlip Nasional

Ancaman kejahatan digital saat ini terus bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, mulai dari phishing, malware, ransomware, hingga teknik manipulasi berbasis deepfake. Kecanggihan modus ini mengincar berbagai lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, sebagaimana tecermin dari riset Global Anti-Scam Alliance (GASA) 2025 yang menyebut dua pertiga populasi dewasa di Indonesia pernah diintai kejahatan siber.

Menanggapi situasi tersebut, kepolisian menegaskan perlunya kolaborasi terintegrasi antar-lembaga. Sektor penegakan hukum perlu bersinergi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyedia jasa telekomunikasi, serta pengelola platform digital guna mempercepat pemblokiran rekening dan kanal penipuan secara real-time.

Selain sektor keuangan dan teknologi, penanganan TPPO yang terinterkoneksi dengan kejahatan siber menuntut keterlibatan aktif instansi ketenagakerjaan, keimigrasian, dan pelayanan sosial. Integrasi ini krusial untuk memutus rantai perekrutan tenaga kerja fiktif sejak dari hulu sebelum korban diberangkatkan ke luar negeri.

Baca Juga

2 hari  lalu

Melalui Program Poliran, Polda Jatim Gandeng Serikat Buruh Cegah PHK dan Dorong Dialog Humanis

14 Korlip Nasional

Di luar langkah responsif kelembagaan, perlindungan mendasar tetap bertumpu pada pencegahan di tingkat publik. Masyarakat diimbau untuk semakin waspada terhadap pola manipulasi psikologis (social engineering), menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tidak ragu memanfaatkan saluran pengaduan resmi pemerintah dan kepolisian saat menemukan indikasi kejahatan.

Melalui penguatan kolaborasi inter-lembaga dan peningkatan kesadaran kritis masyarakat, ekosistem digital nasional diharapkan dapat terproteksi dari kejahatan siber terorganisasi yang kian mengancam perekonomian warga. Sumber berita: (Red Jaskurnia)