Harapkan Kelancaran Arus Ketapang-Gilimanuk, Ketua Peradi Banyuwangi Soroti Tata Kelola Penyeberangan
KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI — Fenomena kemacetan yang belakangan ini kerap melanda jalur penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, menuai sorotan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Banyuwangi, Eko Sutrisno, S.H., M.H., mendesak para pemangku kebijakan untuk segera mengevaluasi dan mencari solusi atas tersendatnya arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Dalam keterangannya pada Senin (21/9/2026), Eko mempertanyakan kondisi penyeberangan yang kini sering diwarnai antrean panjang kendaraan setiap harinya. Ia membandingkan situasi saat ini dengan kondisi terdahulu yang relatif lancar.
“Pemangku kebijakan tentunya harus sudah memiliki solusi agar penyeberangan kembali lancar. Dulu kondisi di Banyuwangi baik-baik saja, kemacetan biasanya hanya terjadi akibat kendala alam. Kalau sekarang macet terjadi setiap hari, tentu ada yang salah dalam tata kelolanya. Ini harus segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat luas, khususnya pengguna jalan,” tegas Eko.
Lebih lanjut, Eko memaparkan bahwa kelancaran akses penyeberangan ini merupakan urat nadi perekonomian antara Pulau Jawa dan Bali. Hambatan dalam distribusi logistik berpotensi memberikan efek domino yang merugikan.
Akibat waktu tunggu yang lama, pengusaha terpaksa menanggung biaya operasional tambahan yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga barang di pasaran.
Terkait dugaan bahwa proyek pembangunan dermaga di Ketapang dan Gilimanuk menjadi salah satu pemicu antrean, Eko meminta agar proses pengerjaannya segera dipercepat. Ia juga menyayangkan kurangnya langkah mitigasi sebelum proyek tersebut berjalan.
“Pemerintah pasti punya perencanaan matang sebelum membangun dermaga. Jika memang proyek itu berisiko memicu kemacetan, seharusnya kantong-kantong parkir yang lebih luas sudah disiapkan agar kendaraan tidak menumpuk di jalan. Kita harus berempati kepada para sopir logistik. Waktu mereka terbuang di jalan, sementara biaya operasional dari perusahaan tidak ada penambahan,” paparnya.
Di sisi lain, Eko memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian yang terus bersiaga mengurai kepadatan di titik-titik rawan. Namun, ia mengingatkan bahwa sekeras apa pun upaya polisi melakukan rekayasa lalu lintas, hal itu tidak akan menjadi solusi permanen jika kapasitas infrastruktur jalan tidak sebanding dengan volume kendaraan.
Di akhir penjelasannya, Eko menaruh harapan besar agar sinergi lintas instansi dapat segera menuntaskan persoalan infrastruktur dan manajemen pelabuhan ini. Dengan demikian, rutinitas kemacetan yang merugikan banyak pihak tidak lagi menghiasi jalanan di Bumi Blambangan. Sumber berita: (Red Jaskurnia)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar