SK Siluman Alias Aspal SK DPD KNPI Provinsi Papua Siapa Dalangnya?.

JAYAPURA,-kpktipikor.id- Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Papua Nomor 011/A/SEK/DPD-KNPI/PAPUA/V/2026 tanggal 16 Mei 2026 tentang Pembekuan Kepengurusan Kerja Ketua carateker DPD KNPI dan Steering Comite DPD KNPI Kabupaten Sarmi menjelang MUSDA KNPI Sarmi 2026.

Baca Juga

5 hari  lalu

Personel Sat PJR Berjibaku Evakuasi Korban Kecelakaan Maut Di Tol Permai, Tim TAA Diturunkan

39 Tim Investigasi Nasional

Polemik SK DPD KNPI Provinsi Papua tersebut saat ini menjadi salah satu hambatan dalam proses pelaksanaan MUSDA KNPI Sarmi 2026.

Menurut ketua carateker DPD KNPI Kabupaten Sarmi Petrus Hamokwarong wakil ketua I DPRK Kabupaten Jayapura dan juga sebagai wakil ketua bidang OKK KNPI provinsi Papua SK tersebut adalah SK siluman yang dengan sengaja di mainkan oleh oknum-oknum pemuda di kabupaten Sarmi bekerja sama dengan beberapa oknum pemuda yang notabenenya tidak termasuk dalam kepengurusan DPD KNPI provinsi Papua untuk menghambat jalannya proses tahapan menjelang MUSDA KNPI Sarmi, oleh sebab itu menurut ketua carateker DPD KNPI Kabupaten Sarmi akan di proses selanjutnya ke pihak berwajib.

SK tersebut, setelah di lakukan koordinasi dan konsolidasi dengan ketua DPD KNPI provinsi Papua Benyamin Gurik serta sekretaris KNPI provinsi Papua ternyata SK tersebut adalah SK siluman Alias Aspal yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan ketua KNPI Provinsi Papua. Hal ini disampaikan via telepon selulernya kepada redaksi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polda Riau Tegaskan Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Jalur Khusus, Semua Peserta Punya Kesempatan Yang Sama

3 Tim Investigasi Nasional

Terkait proses tahapan menjelang pelaksanaan MUSDA KNPI Sarmi, pemerintah daerah Sarmi telah siap memberikan dukungan pelaksanaan MUSDA dan telah menyetujui pelaksanaan MUSDA KNPI Sarmi dengan memberikan dukungan penyediaan akomodasi tempat inap dan makan minum selama pelaksanaan MUSDA nanti.

Senada dengan hal tersebut, menurut ketua carateker Steering Comite DPD KNPI Kabupaten Sarmi Jack Wally kami akan memberikan laporan resmi kepada Polda Papua dan Polres Sarmi untuk melakukan penyidikan agar kedepannya tidak terulang lagi, sekaligus menjadi efek jera.

Menjawab pertanyaan wartawan seandainya MUSDA KNPI Sarmi tidak dapat di laksanakan apa yang akan dilakukan? Kami akan menyurati secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpora dan ini merupakan langkah yang harus kami lakukan.

Selanjutnya dikatakan bahwa rencana pelaksanaan MUSDA KNPI Sarmi akan di laksanakan pada tanggal 17/06/2026, setelah teman-teman karateker KNPI Sarmi memberikan laporan pelaksanaan Rapimpurda KNPI Sarmi kepada DPD KNPI Provinsi Papua” ungkap Jack Wally.*)