SERBELAWAN, SIMALUNGUN –TIPIKOR.COM Transparansi penggunaan anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada pekerjaan Penanggulangan Bencana Banjir di Bah Sikkam, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
Berdasarkan dokumentasi plank proyek di lokasi, tercantum pekerjaan Penanggulangan Bencana Banjir di Bah Sikkam dengan nomor Surat Perjanjian (SP) SP.P08/PPK-BTT/IX/29.4/2026, tertanggal 8 September 2026.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah plank proyek tersebut tidak mencantumkan secara terbuka berapa nilai anggaran pekerjaan, dari mana sumber pendanaannya, serta mata anggaran mana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi publik. Sebab, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berapa besar uang negara yang digunakan dalam setiap pekerjaan pembangunan maupun penanggulangan bencana.
Ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan Sumatera Utara (FPPSU), WAN Agus Yahya, menegaskan bahwa keterbukaan informasi anggaran bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
“Jangan sampai uang rakyat justru menjadi sesuatu yang tertutup dari pengetahuan rakyat sendiri. Kalau pekerjaan ini menggunakan anggaran negara, harus jelas berapa nilainya, dari mana sumber anggarannya, dan melalui mata anggaran apa. Masyarakat berhak mengetahui semuanya,” tegas WAN Agus Yahya.
Ia juga mempertanyakan mengapa informasi mengenai nilai kontrak dan sumber pendanaan tidak dicantumkan pada plank proyek tersebut.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi papan nama pekerjaan, sementara informasi paling penting mengenai penggunaan uang negara tidak dijelaskan. Ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan kecurigaan publik. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa informasi anggarannya tidak dibuka secara terang-benderang?” ujarnya.
WAN Agus Yahya, yang didampingi Sekretaris Pemuda Serbelawan Bersatu serta Ketua PAC GRIB Jaya Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Mustafa alias Tapa, meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka.
FPPSU mendesak BPBD Kabupaten Simalungun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak pelaksana kegiatan agar menjelaskan beberapa hal:
1. Berapa total nilai anggaran pekerjaan Penanggulangan Bencana Banjir di Bah Sikkam?
2. Apa sumber pendanaannya, apakah APBD, Belanja Tidak Terduga (BTT), atau sumber anggaran lainnya?
3. Dari mata anggaran mana kegiatan tersebut dibebankan?
4. Siapa konsultan perencana dan pengawas serta bagaimana mekanisme pengawasannya?
5. Apakah dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan rincian pekerjaan dapat diakses oleh masyarakat?
Menurut FPPSU, penanganan banjir merupakan kebutuhan mendesak masyarakat Serbelawan. Namun, urgensi penanganan bencana tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
“Kami tidak sedang menghambat pembangunan ataupun penanganan bencana. Justru kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara benar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi keterbukaan anggarannya tertinggal,” tutup WAN Agus Yahya.
FPPSU menegaskan Buterus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Simalungun, agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan.(MIHSAN)
Tidak ada komentar