Ke Mana Aliran Hasil Tambang Emas Tumpang Pitu PT BSI? Ini Rincian Setoran Negara dan Daerah

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 21:28 16 Korlip Nasional

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

 

BANYUWANGI – Pertanyaan mengenai ke mana perginya hasil pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, kembali mengemuka seiring mencuatnya wacana nasionalisasi porsi keuntungan tambang hingga 70 persen oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan keuangan dan keterbukaan informasi perusahaan, hasil produksi tambang yang dioperasikan PT Bumi Suksesindo (PT BSI) disalurkan melalui tiga jalur utama:

1. Kas Negara (Pajak dan PNBP/Royalti): Sejak mulai berproduksi hingga periode 2024–2025, PT BSI tercatat telah menyetorkan sedikitnya Rp5,31 triliun ke kas negara. Dana tersebut terdiri atas pembayaran pajak sebesar Rp3,63 triliun dan royalti penjualan emas serta PNBP sebesar Rp1,68 triliun. Sejak Februari 2019, PT BSI juga telah memindahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) operasionalnya ke KPP Pratama Banyuwangi guna memaksimalkan dampak administrasi perpajakan di daerah.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam: Setoran PNBP dan royalti yang masuk ke pemerintah pusat tersebut kemudian didistribusikan kembali ke pemerintah daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba sesuai formula perundang-undangan yang berlaku, dengan porsi untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten penghasil (Banyuwangi), serta kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

3. Laba Korporasi Induk dan Pemegang Saham: Sisa pendapatan setelah dikurangi biaya operasional, investasi pengembangan tambang bawah tanah (underground), pajak, dan royalti tercatat sebagai laba bersih perusahaan yang mengalir ke induk usahanya, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Manajemen PT BSI menyatakan bahwa kontribusi perusahaan tidak hanya berhenti pada setoran fiskal, melainkan juga melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta penyerapan tenaga kerja lokal. Kendati demikian, sejumlah elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik di Banyuwangi menilai perlunya keterbukaan data produksi secara berkala agar publik dapat mengawasi kesesuaian antara volume mineral yang dikeruk dengan nilai manfaat yang diterima daerah. Sumber berita: (Red Jas)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA