KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
JAKARTA – Kompleksitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menuntut dukungan riset ilmiah dan inovasi kebijakan yang melampaui pendekatan konvensional. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mengajak kalangan akademisi untuk mengambil peran aktif dalam merumuskan solusi pencegahan berbasis data dan kearifan lokal.
Ajakan tersebut disampaikan Dedi saat mengisi diskusi strategis bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026). Forum lintas sektor ini mempertemukan akademisi dengan perwakilan Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, serta tokoh masyarakat.
Secara khusus, Dedi menantang para mahasiswa program doktoral di lingkungan STIK untuk menghasilkan karya penelitian yang inovatif dan aplikatif. Ia berharap riset-riset akademik tidak sekadar mengulang pola penanganan lama, tetapi mampu menjawab tantangan karhutla yang kian meluas—termasuk dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan anak-anak dan generasi mendatang.
“Jika kebakaran terus berulang setiap tahun, kita perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang selama ini dilakukan sudah menyentuh akar persoalan. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat,” ungkap Dedi.
Dalam pemaparan diskusi tersebut, terungkap bahwa luas karhutla nasional telah menyentuh angka 355.390 hektare dan menyebar hingga Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah titik di Pulau Jawa. Kondisi ini menuntut terobosan konkret di tingkat tata kelola maupun teknis lapangan.
Dedi merinci sejumlah langkah strategis yang perlu dirumuskan bersama, antara lain integrasi satu data agraria, pemetaan akurat wilayah rawan karhutla, pengembangan teknologi mitigasi, serta pengakomodasian kearifan lokal masyarakat adat.
Melalui kepastian hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria yang terukur, BRAN berharap kebijakan penataan lahan dapat menjadi fondasi pencegahan struktural yang selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, sila kelima Pancasila, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber berita: Red Jaskurnia
Tidak ada komentar