Baru Dibuka Sudah Retak, GMNI Sukabumi Raya Desak Audit Teknis Proyek Jalan Prana Rp2,17 Miliar

waktu baca 3 menit
Selasa, 25 Agu 2026 21:27 5 Korlip jawa barat

KPKTIPIKOR | SUKABUMI, Proyek betonisasi Jalan Prana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, menjadi sorotan setelah ditemukan retakan pada sejumlah titik jalan yang baru dibuka untuk masyarakat.

Proyek yang disebut memiliki nilai pekerjaan sekitar Rp2,17 miliar tersebut mendapat perhatian dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya. Organisasi mahasiswa itu mendesak Pemerintah Kota Sukabumi tidak hanya melakukan perbaikan pada bagian permukaan jalan, tetapi juga melakukan audit teknis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab munculnya retakan.

Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menilai kondisi jalan yang baru selesai dikerjakan dan telah digunakan masyarakat perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

«“Jangan hanya menambal retakannya. Yang harus dicari adalah kenapa jalan yang baru dibuka untuk masyarakat sudah retak,” ujar Aris kepada awak media, Senin (24/8/2026).»

Menurutnya, audit teknis diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup mutu beton, kualitas material, ketebalan dan volume pekerjaan, kondisi tanah dasar, lapisan pendukung, sistem drainase, hingga proses pengawasan selama proyek berlangsung.

Aris juga meminta agar hasil pengujian mutu beton dan pemeriksaan teknis dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.

«“Kalau kualitas beton sesuai, tunjukkan hasil uji mutunya. Kalau struktur dan tanah dasarnya sesuai, buktikan melalui pemeriksaan teknis. Begitu juga drainasenya. Semua harus dibuka berdasarkan data, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.»

Soroti Penggunaan Anggaran Publik

GMNI Sukabumi Raya menilai besarnya anggaran proyek harus berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur yang diterima masyarakat. Dengan nilai pekerjaan sekitar Rp2,17 miliar, masyarakat dinilai berhak mendapatkan jalan yang kuat, aman, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.

«“Ini uang rakyat. Publik berhak tahu apakah pekerjaan yang dibayar Rp2,17 miliar benar-benar sesuai kontrak dan spesifikasi,” kata Aris.»

Namun, Aris menegaskan bahwa desakan audit tersebut bukan merupakan tuduhan telah terjadi penyimpangan dalam proyek Jalan Prana. Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, kontrak, serta ketentuan teknis yang berlaku.

«“Kalau memang semuanya sesuai, pemerintah tinggal membuktikannya melalui hasil audit dan pemeriksaan teknis. Kalau ada kekurangan, segera perbaiki. Kalau ada ketidaksesuaian kontrak, pihak yang bertanggung jawab harus memenuhi kewajibannya,” ujarnya.»

Minta Hasil Audit Dibuka ke Publik

Selain meminta audit teknis, GMNI Sukabumi Raya mendorong agar hasil pemeriksaan dapat dibuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran publik.

Audit tersebut, menurut GMNI, setidaknya perlu memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, spesifikasi dan mutu beton, volume pekerjaan, kualitas material, kondisi struktur dan tanah dasar, sistem drainase, hasil pengujian mutu, proses pengawasan, pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, serta kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan.

«“Jalan Prana jangan berhenti pada seremoni peresmian. Periksa kualitasnya, audit pekerjaannya, evaluasi konstruksinya, dan buka hasilnya kepada publik,” terang Aris.»

GMNI juga mengingatkan Pemerintah Kota Sukabumi agar tidak menunggu kerusakan berkembang menjadi lebih parah. Jika akar persoalan tidak ditemukan sejak awal, perbaikan berulang dikhawatirkan kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

«“Jangan sampai rakyat membayar dua kali. Pertama untuk membangun, kemudian membayar lagi untuk memperbaiki pekerjaan yang seharusnya sejak awal diawasi dengan ketat,” ucapnya.»

Bagi GMNI Sukabumi Raya, persoalan Jalan Prana bukan semata mengenai retakan pada permukaan beton, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.

«“Rp2,17 miliar semestinya melahirkan jalan yang kokoh dan tahan lama, bukan jalan baru yang justru cepat menunjukkan luka,” pungkas Aris.»***

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA