Bahas Kejelasan Prosedur hingga Perizinan, Dialog Polresta Banyuwangi dan PKDI Urai Kompleksitas Persoalan Desa

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 01:02 5 Korlip Nasional

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

 

BANYUWANGI – Penanganan persoalan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa kerap dihadapkan pada situasi dilematis yang membutuhkan kejelasan aturan. Guna menjembatani kebutuhan tersebut, sekitar 100 kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Banyuwangi menggelar dialog terbuka bersama Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., di Pendopo Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).

Ketua PKDI Kabupaten Banyuwangi, Budiharto, menyampaikan bahwa para kepala desa membutuhkan kesamaan persepsi dan dukungan koordinasi dengan kepolisian dalam menyikapi berbagai dinamika warga. Menurutnya, pengelolaan kepentingan publik di desa sering kali bersinggungan dengan aspek hukum dan ketertiban umum sehingga memerlukan langkah yang proporsional.

“Di lapangan, kepala desa menghadapi berbagai persoalan masyarakat yang terkadang tidak sederhana. Kami berharap melalui komunikasi langsung seperti ini, ada ruang untuk bertukar pikiran dan memperoleh arahan agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru,” kata Budiharto.

Salah satu poin krusial yang mengemuka dalam diskusi adalah mekanisme perizinan kegiatan masyarakat. Para kepala desa dan jajaran kepolisian sepakat bahwa keselarasan pemahaman serta koordinasi lintas kewenangan sangat diperlukan agar setiap kegiatan warga berjalan tertib tanpa hambatan administratif maupun potensi gangguan keamanan.

Merespons aspirasi tersebut, Kombes Pol Muharman Arta menegaskan komitmen Polresta Banyuwangi untuk membuka jalur komunikasi seluas-luasnya bagi pemerintah desa. Ia juga secara terbuka memaparkan kondisi riil di tubuh kepolisian, termasuk keterbatasan jumlah personel Bhabinkamtibmas yang membuat sebagian anggota harus mengemban tugas rangkap. Kendati demikian, ia memastikan fungsi pendampingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Muharman meminta agar sinergi antara kepala desa dan Bhabinkamtibmas tidak hanya bersifat reaktif saat konflik pecah, melainkan berjalan rutin sebagai upaya deteksi dini. Apabila terjadi gesekan antarwarga, pendekatan dialogis harus diutamakan.

“Ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai emosi justru memperkeruh keadaan. Kedepankan musyawarah, buka ruang dialog, dan cari jalan keluar yang baik. Jangan menggunakan kekerasan atau mengerahkan massa karena hal itu bisa menimbulkan persoalan baru,” ujar Muharman.

Dalam kesempatan yang sama, kepolisian turut menggarisbawahi pentingnya edukasi hukum kepada warga agar menghindari tindakan main hakim sendiri terhadap terduga pelaku kejahatan, serta memperkuat pengawasan bersama terkait keselamatan berlalu lintas dan bahaya narkoba pada remaja. Pertemuan ini diharapkan memperkuat fondasi kerja sama antara pemerintah desa dan kepolisian demi menjaga stabilitas wilayah Banyuwangi. Sumber berita: (Red Jaskurnia)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA