Cegah Gangguan Kamtibmas, Kapolda Jatim Dorong Klausul Keselamatan dalam Kontrak Sewa Sound System

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 01:16 13 Korlip Nasional

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

 

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mendorong para pengusaha sound system dan sound karnaval di Jawa Timur untuk memperkuat aspek mitigasi risiko melalui perjanjian kerja tertulis bersama panitia penyelenggara acara. Langkah ini dinilai krusial guna memberikan kepastian hukum sekaligus batasan tanggung jawab apabila terjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Gagasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan jajaran Polda Jatim dengan paguyuban pengusaha sound system se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Polda Jatim, Kamis (19/11/2026). Forum ini juga melibatkan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim.

Menurut Irjen Pol Dekananto, kesepakatan keselamatan dan ketertiban perlu dituangkan secara eksplisit dalam kontrak penyewaan alat. Dengan adanya klausul tersebut, pengusaha memiliki dasar yang kuat untuk menolak permintaan penyelenggara yang melanggar aturan maupun menghentikan operasional di tengah acara jika situasi di lapangan dinilai membahayakan keselamatan peserta dan penonton.

“Prinsipnya, kegiatan hiburan masyarakat harus tetap mengutamakan keselamatan dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa maupun merugikan masyarakat,” tegas Irjen Pol Dekananto di hadapan peserta diskusi.

Selain aspek kontrak, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan kolektif terhadap potensi penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, pelanggaran norma kesusilaan, serta kerusakan fasilitas umum. Penentuan waktu dan titik lokasi penyelenggaraan juga harus diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas warga maupun fasilitas pendidikan dan ibadah.

Terkait payung hukum yang lebih mengikat di tingkat daerah, Kapolda menjelaskan bahwa hasil FGD ini akan menjadi bahan penyelarasan dengan surat edaran bersama tahun 2025. Sementara itu, wacana pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber berita: (Red Jaskurnia)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA