Saumlaki,kpktipikor.id -Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan apresiasi atas pelantikan pejabat Eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal awal penguatan birokrasi sekaligus penataan ulang arah kerja pemerintahan daerah.
Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alexander Belay, menyatakan pelantikan tersebut menjadi momen strategis yang telah lama dinantikan masyarakat.
Selain itu, Ia menilai penyegaran jabatan pada level pimpinan tinggi pratama merupakan titik awal konsolidasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih solid dan terukur.
“Ini momentum berharga. Saatnya birokrasi berbenah dan bergerak maju secara terstruktur. Harapan masyarakat terhadap penyegaran ini sangat besar,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, kehadiran pejabat baru membuka ruang percepatan implementasi program pembangunan. Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut mampu menerjemahkan visi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan publik, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Lebih lanjut, KNPI memandang pelantikan ini sebagai langkah positif dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Penataan birokrasi di level strategis diyakini dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Namun demikian, KNPI menekankan agar proses pembenahan tidak berhenti di Eselon II. Pemerintah daerah didorong segera melakukan evaluasi dan penyegaran pada Eselon III dan IV guna memastikan seluruh rantai birokrasi bergerak selaras dan tidak terputus di level teknis.
“Penyegaran harus menyeluruh agar kebijakan tidak berhenti di atas. Pelayanan publik bergantung pada kekuatan sistem hingga ke lapangan,” kata Alexander.
Di akhir pernyataannya, KNPI menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, sembari menegaskan bahwa jabatan adalah amanah publik yang harus dijawab melalui integritas dan kinerja nyata.
Apresiasi ini sekaligus menjadi penanda: publik mendukung setiap langkah pembenahan birokrasi, tetapi dukungan itu menuntut hasil.
Oleh karena itu, jika konsolidasi ini gagal diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat, tepat, dan berdampak, maka kepercayaan publik yang hari ini menguat dapat kembali tergerus dan itu menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah.
Tidak ada komentar