Tanggapi Rencana Langkah Hukum PTUN, Yusril Tegaskan Putusan MA Sudah ‘Inkracht’

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

Baca Juga

5 hari  lalu

Kredibilitas Dakwaan 225/Pidsus/2026/PN.Tlg Rontok di Ruang Sidang: Saksi JPU Saling Jegal, Terungkap Musyawarah Iuran Rp100-150 Ribu, dan Kejanggalan Rekening Koran

29 Korlip Nasional

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan hukum resmi terkait permohonan waktu yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yusril menilai langkah hukum lanjutan tersebut secara normatif sudah tidak memiliki relevansi substansial.

Menurut Yusril, perkara sengketa hukum terkait materi tersebut sebenarnya telah melalui proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) dan telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Oleh sebab itu, upaya hukum tambahan di tingkat PTUN dinilai tidak akan mengubah ketetapan hukum yang berlaku.

“Mengingat putusan Mahkamah Agung terkait materi sengketa tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), langkah hukum tambahan dinilai tidak akan mengubah ketetapan hukum yang berlaku,” kata Yusril di Jakarta.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kementan dan BRAN Bidik Target Produksi Beras 1,93 Juta Ton Lewat Optimalisasi Lahan Rawa

15 Korlip Nasional

Pernyataan ini menggarisbawahi posisi pemerintah dalam memandang asas kepastian hukum (legal certainty). Pemerintah menegaskan bahwa prosedur hukum dan ketatanegaraan harus berlandaskan pada status hukum yang sah dan final agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan nasional. Sumber berita: (Red Jaskurnia)