KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
YOGYAKARTA – Pemberian kepastian hukum atas kepemilikan lahan dinilai belum cukup untuk mengangkat kesejahteraan petani. Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pemberdayaan dari hulu hingga hilir setelah hak atas tanah diberikan kepada masyarakat.
Kepala BRAN, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa masih banyak warga di perdesaan yang menghadapi ketidakpastian status lahan akibat perbedaan regulasi antarsektor. Ia mencontohkan kasus masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, yang berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), telah bermukim lebih dari dua dekade namun belum memperoleh pengakuan hak secara penuh.
”Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat,” jelas Dedi saat menjadi pembicara di Fakultas Hukum UGM, Sabtu (21/11/2026).
Dedi menilai sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN menjadi langkah mendesak agar masyarakat tidak dirugikan oleh tumpang tindih aturan. Selain itu, pendampingan pascapemberian hak harus dilakukan secara terukur untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
”Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan (alat dan mesin pertanian), sampai dengan off-taker (penyerap hasil panen). Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan efektif, BRAN akan mendorong mekanisme evaluasi tahunan terhadap lahan yang telah diredistribusi. “Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu,” pungkas Dedi. Sumber berita: Red Jaskurnia
Tidak ada komentar