SIMALUNGUN – TIPIKOR Proyek penanggulangan bencana banjir di Bah Sikkam, Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, menuai pertanyaan.
Pasalnya, berdasarkan papan informasi proyek, CV INDOMA tercantum sebagai konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas. Sementara CV BONIMAS tercatat sebagai penyedia jasa pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai independensi pengawasan ketika fungsi perencanaan dan pengawasan berada dalam satu badan usaha.
JANGAN SAMPAI PENGAWASAN HANYA MENJADI FORMALITAS!
Tokoh muda Serbelawan, Muhammad Ihsan, selaku Ketua Pemuda Serbelawan Bersatu Kecamatan Dolok Batu Nanggar, saat ditemui awak media menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan dari BPBD Kabupaten Simalungun dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurutnya, perencanaan dan pengawasan merupakan dua fungsi profesional yang memiliki tanggung jawab berbeda. Perencana menyusun desain serta spesifikasi teknis, sedangkan pengawas memastikan pekerjaan fisik berjalan sesuai perencanaan dan kontrak.
“Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kontrol dan evaluasi dilakukan apabila perencanaan sekaligus pengawasan berada dalam satu perusahaan? Siapa yang memastikan hasil perencanaan benar-benar diuji secara objektif di lapangan? BPBD dan PPK harus memberikan penjelasan kepada publik,” tegas Muhammad Ihsan.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran penanggulangan bencana harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan, bukan sekadar menyelesaikan administrasi proyek.
ADA ATURAN HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengatur prinsip pengadaan dan pencegahan pertentangan kepentingan, termasuk Pasal 7 ayat (2) huruf b.
Namun, penempatan satu badan usaha pada fungsi perencanaan sekaligus pengawasan tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai pelanggaran. Legalitasnya harus diperiksa melalui kontrak, ruang lingkup pekerjaan, kualifikasi penyedia, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
MUHAMMAD IHSAN MINTA INSPEKTORAT LAKUKAN PENELAAHAN
Muhammad Ihsan meminta BPBD Kabupaten Simalungun membuka penjelasan mengenai kontrak konsultansi, KAK, pembagian tugas tenaga ahli, serta laporan pengawasan pekerjaan tersebut.
Ia juga mendorong Inspektorat Kabupaten Simalungun melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi maupun teknis dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
“Jangan sampai proyek penanggulangan banjir yang menyangkut keselamatan masyarakat justru lemah dalam pengawasan. Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Serbelawan,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pemerintah digunakan, bagaimana pekerjaan diawasi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pembangunan.
Pembangunan bukan sekadar proyek selesai, tetapi harus menghasilkan mutu, manfaat, dan perlindungan nyata bagi masyarakat.
MUHAMMAD IHSAN
Tokoh Muda – Ketua Pemuda Serbelawan Bersatu
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.(M.ihsan)
Tidak ada komentar