Demokrasi Dipersimpangan Jalan Dan Politik Tanpa Rasa Malu: “Meninggalkan Teman Dan Ambisi Mempertahankan Kekuasaan”.

waktu baca 10 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 14:54 16 kabiro kabupaten sarmi

Oleh, Victor Ruwayari.

Pernyataan tersebut merujuk pada wacana opini publik dan analisis politik terkini di Indonesia yang menyoroti watak pragmatis dan transaksional dalam koalisi kekuasaan serta diskursus demokrasi pada November 2026 pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.

Konteks Utama Isu Peristiwa politik yang melatarbelakangi narasi ini memperlihatkan dinamika pergeseran loyalitas elite saat menghadapi krisis legitimasi.

• Meninggalkan Kawan Politik.

Sejumlah partai koalisi mulai mengambil jarak dari tokoh yang dulunya didukung penuh ketika kontroversi dan beban politik terhadap figur tersebut meningkat.

• Mempertahankan Posisi Kekuasaan.

Meski menarik dukungan dari individu tertentu, partai-partai tersebut tetap bertahan di dalam gerbong pemerintahan untuk menjaga akses terhadap jabatan dan sumber daya negara.

• Preseden Sejarah Politik.

Pengamat menilai pola ini bukanlah hal baru dalam politik nasional, merujuk pada pergeseran hubungan antara Presiden ke-7 Joko Widodo dan PDI Perjuangan menjelang Pemilu 2024 lalu.

Perspektif Analisis Politik dan Demokrasi

Para pengamat, akademisi, dan kolumnis melihat fenomena ini dari beberapa sudut pandang yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia.

• Pragmatisme Koalisi.

Menurut analisis dalam rubrik opini Asumsi Publik, kesetiaan antar-elite di Indonesia jarang diikat oleh ideologi permanen, melainkan oleh kalkulasi untung-rugi. Seseorang bisa menjadi aset strategis saat dibutuhkan, namun cepat dilepas ketika berubah menjadi beban reputasi.

• Krisis Etika dan Rasa Malu.

Sejumlah akademisi dan pegiat hukum melalui kolom TIMES Indonesia menyoroti memudarnya budaya malu dalam berpolitik. Ketika ambisi mempertahankan kekuasaan tidak lagi dibatasi kepatutan moral, praktik politik berisiko berubah sekadar menjadi arena transaksi kepentingan jangka pendek.

• Demokrasi di Persimpangan Jalan.

Berbagai kajian opini, termasuk dari kalangan civitas academica UIN Alauddin, mengingatkan bahwa demokrasi yang terlalu didominasi kompromi elite berisiko menjauhkan pemerintah dari aspirasi rakyat.

Keberadaan oposisi yang sehat dan fungsi pengawasan publik dinilai krusial agar kekuasaan tetap terkontrol.

Pengunduran diri ini dianggap sebagai bukti rapuhnya proses seleksi kepemimpinan nasional dan kentalnya politik transaksional. Elite politik dinilai hanya berfokus pada pembagian kursi dan pelestarian kekuasaan tanpa tanggung jawab moral atas polemik konstitusional yang terjadi sebelumnya.

Frasa “politik tanpa rasa malu dan ambisi mempertahankan kekuasaan” merujuk langsung yang menyoroti respons pragmatis partai-partai koalisi serta elite politik setelah Gibran meletakkan jabatannya.

Dukungan terhadap Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari kompromi politik dapat berubah menjadi beban ketika kontroversi berkembang dan biaya mempertahankannya meningkat. Partai-partai kemudian memiliki pilihan yang relatif sederhana.

Politik Indonesia, kesetiaan sering kali bertahan selama kepentingan belum berubah. Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Ambisi jabatan wakil presiden, sebagaimana diberitakan pada 12 November 2026, menghadirkan ironi politik yang menarik.

Gibran kehilangan dukungan, tetapi koalisi pemerintahan tetap bertahan. Partai-partai mulai mengambil jarak dari seorang tokoh, tanpa menunjukkan keinginan yang sama untuk meninggalkan kekuasaan.

Peristiwa ini membuka persoalan mendasar mengenai watak koalisi politik Indonesia. Apakah kesetiaan partai dibangun atas dasar solidaritas, kesamaan ideologi, dan komitmen terhadap agenda bersama, atau lebih banyak ditentukan oleh kalkulasi kepentingan serta akses terhadap kekuasaan?

Mundurnya Gibran memberikan gambaran dalam politik Indonesia, kesetiaan terhadap seorang tokoh dapat berakhir ketika nilai strategisnya berubah, sementara hubungan dengan pusat kekuasaan tetap dipertahankan.

Gibran Ditinggalkan, Kekuasaan Tetap Dipertahankan

Gibran memiliki nilai strategis dalam konfigurasi politik menjelang Pemilu 2024. Kehadirannya menjadi bagian dari kompromi politik antara Prabowo Subianto dan jaringan kekuasaan Joko Widodo. Gibran juga membawa keuntungan elektoral melalui popularitas Jokowi, yang dapat dijelaskan menggunakan konsep coattail effect, yakni efek elektoral seorang tokoh terhadap kandidat atau partai yang memperoleh keuntungan dari popularitasnya.

Namun, nilai strategis seorang aktor politik tidak bersifat permanen. Setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden dan menguasai pemerintahan, pusat gravitasi politik bergeser. Presiden menjadi pemegang sumber daya utama dalam distribusi kekuasaan, sementara kebutuhan mempertahankan hubungan simbolik dengan Jokowi tidak lagi memiliki bobot yang sama seperti ketika kontestasi elektoral berlangsung.

Dalam konfigurasi tersebut, Gibran menghadapi perubahan posisi.

Nilai politiknya sebagai penghubung antara Prabowo dan Jokowi berpotensi menurun ketika Prabowo telah memiliki legitimasi elektoral dan kendali atas institusi eksekutif.

Dukungan terhadap Gibran yang sebelumnya menjadi bagian dari kompromi politik dapat berubah menjadi beban ketika kontroversi berkembang dan biaya mempertahankannya meningkat. Partai-partai kemudian memiliki pilihan yang relatif sederhana.

Mereka dapat mengambil jarak dari Gibran tanpa harus meninggalkan pemerintahan Prabowo. Secara kalkulatif, strategi tersebut memberikan keuntungan ganda. Partai dapat menghindari risiko reputasi akibat kontroversi seorang tokoh sekaligus mempertahankan akses terhadap kekuasaan, jabatan, dan sumber daya politik. Di sinilah watak transaksional koalisi Indonesia menjadi terang. Solidaritas politik tidak selalu menjadi prinsip yang mengikat para aktor.

Ketika kepentingan berubah, komitmen terhadap individu dapat dibatalkan, sementara hubungan dengan pusat kekuasaan tetap dipertahankan. Gibran menjadi contoh bahwa dalam politik elite, seseorang dapat menjadi aset ketika dibutuhkan dan berubah menjadi beban ketika kepentingan bergeser. Kesetiaan bukanlah sesuatu yang permanen. Ia merupakan bagian dari kalkulasi politik yang terus diperbarui. Kartelisasi Partai dan Melemahnya Oposisi Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan kartelisasi partai dalam politik Indonesia.

Dan Slater, melalui kajiannya mengenai politik Indonesia, menjelaskan bagaimana partai-partai dapat membangun koalisi luas untuk mengakses dan mempertahankan kekuasaan negara. Kompetisi elektoral tetap berlangsung, tetapi batas antara pemerintah dan oposisi menjadi semakin kabur ketika hampir semua kekuatan politik memiliki kepentingan untuk bergabung dalam pemerintahan. Dalam konfigurasi kartel, partai tidak harus mempertahankan konsistensi ideologis setelah pemilu. Persaingan dapat berubah menjadi pembagian akses kekuasaan.

Partai yang sebelumnya mengkritik pemerintah dapat bergabung ke dalam kabinet, sementara partai yang semula berada dalam koalisi dapat mengambil jarak dari individu tertentu tanpa mengubah orientasi politiknya terhadap pemerintahan.

Mundurnya Gibran memperlihatkan mekanisme tersebut. Partai-partai dapat meninggalkan seorang tokoh tanpa meninggalkan struktur kekuasaan yang menopangnya. Mereka tidak perlu membangun alternatif pemerintahan, menyusun agenda oposisi, atau menawarkan kontradiksi programatik terhadap Prabowo. Yang diperlukan cukup dengan menyesuaikan posisi terhadap perubahan kepentingan politik. Konsekuensinya adalah melemahnya oposisi secara struktural. Oposisi tidak selalu mati karena dibungkam atau dilarang secara formal.

Ia juga dapat melemah ketika partai-partai kehilangan insentif untuk berada di luar pemerintahan. Ketika akses kekuasaan lebih menguntungkan daripada konsistensi politik, oposisi menjadi posisi yang mahal dan kurang menarik bagi elite partai. Demokrasi akhirnya menghadapi situasi paradoksal. Pemilu tetap berlangsung, partai tetap berkompetisi, dan pergantian figur tetap terjadi. Namun, kompetisi tersebut tidak selalu berlanjut menjadi pertarungan gagasan, program, dan alternatif kebijakan yang substantif.

Demokrasi prosedural berjalan, sementara demokrasi kompetitif kehilangan kedalaman politiknya. Ketika hampir semua partai memiliki kepentingan dalam pemerintahan, siapa yang akan mengawasi kekuasaan? Siapa yang secara konsisten mempertanyakan kebijakan presiden? Siapa yang menawarkan alternatif ketika pemerintah melakukan kesalahan?

Oposisi yang sehat bukan sekadar kelompok yang tidak mendapatkan kursi kabinet.

Oposisi membutuhkan keberanian politik, konsistensi ideologis, dan kemampuan membangun agenda alternatif. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi arena negosiasi elite yang mempertukarkan jabatan dan pengaruh tanpa menghadirkan kompetisi politik yang berarti bagi masyarakat. Ketika Kesetiaan Tidak Lagi Menjadi Prinsip Politik Mundurnya Gibran juga berpotensi mengubah relasi kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi. Selama berada dalam pemerintahan, Gibran memiliki kemungkinan menjadi salah satu saluran institusional bagi pengaruh politik Jokowi.

Kehilangan posisi tersebut dapat mempersempit akses Jokowi terhadap pemerintahan, meskipun tidak otomatis menghapus popularitas, jaringan, dan kapasitas politiknya. Bagi Prabowo, situasi ini berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan. Koalisi yang tetap bertahan meskipun Gibran kehilangan dukungan menunjukkan bahwa loyalitas partai lebih terikat pada keberlanjutan akses pemerintahan daripada solidaritas terhadap figur tertentu. Namun, konsolidasi kekuasaan presiden tidak identik dengan penguatan demokrasi.

Persoalan yang lebih mendasar terletak pada konsekuensi bagi demokrasi Indonesia. Jika perubahan posisi Gibran tidak diikuti perubahan struktur koalisi, maka pergantian aktor politik tidak menghasilkan perubahan berarti dalam konfigurasi kekuasaan. Elite dapat saling meninggalkan, bernegosiasi ulang, dan membangun kompromi baru tanpa harus menghadirkan kompetisi politik yang lebih sehat. Ketika Jokowi Meninggalkan PDI Perjuangan Fenomena ini sesungguhnya memiliki preseden yang tidak jauh dari pengalaman politik Jokowi sendiri.

Jokowi membangun karier politik melalui PDI Perjuangan, memperoleh dukungan organisasi, jaringan, dan legitimasi partai hingga menjadi presiden. Namun, hubungan tersebut mengalami keretakan ketika kepentingan politik menjelang Pemilu 2024 tidak lagi berjalan searah. Jokowi kemudian mengambil jarak dari partai yang membesarkan karier politiknya dan membangun konfigurasi dukungan yang berbeda.

Tentu, pengalaman Jokowi dan situasi Gibran tidak sepenuhnya identik. Jokowi merupakan aktor politik dengan popularitas, jaringan, serta kapasitas mobilisasi elektoral yang jauh lebih besar.

Gibran berada dalam posisi yang berbeda secara institusional. Namun, keduanya memberikan ilustrasi tentang bagaimana hubungan politik dapat berubah ketika kepentingan tidak lagi menemukan titik temu. Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan, Gibran ditinggalkan koalisi, tetapi partai-partai tetap mempertahankan akses terhadap kekuasaan. Di sinilah ironi politik Indonesia menjadi semakin jelas.

Istilah “politik tanpa rasa malu” dan “ambisi mempertahankan kekuasaan” merujuk pada kritik terhadap watak transaksional koalisi pemerintahan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026.

Fenomena ini mencerminkan sikap partai politik yang memilih mengambil jarak dari Gibran saat kontroversi meningkat, tetapi tetap bertahan di dalam koalisi pemerintahan untuk menjaga akses kekuasaan.

Untuk mengatasi pola politik transaksional dan krisis etika tersebut, penulis menawarkan solusi dan langkah perbaikan kelembagaan dan budaya demokrasi.

1. Reformasi Proses Seleksi dan Kaderisasi Partai

Menurut analisis di Suara Muhammadiyah yang terbit pada 16 November 2026, partai politik perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran dalam menentukan calon pemimpin.

• Mengakhiri pragmatisme elektoral. Partai politik harus membenahi sistem rekrutmen agar tidak semata-mata mengejar elektabilitas instan atau kedekatan dengan lingkar kekuasaan.

• Menolak politik keturunan dan feodalisme. Dalam pernyataan resmi pada 12 November 2026, PDI Perjuangan menegaskan bahwa kekuasaan harus lahir dari perjuangan politik yang berpihak kepada rakyat, bukan dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan.

• Membangun koalisi berbasis ideologi. Koalisi pemerintahan perlu dibangun atas dasar kesamaan platform, solidaritas, dan komitmen agenda bersama, bukan sekadar kalkulasi bagi-bagi jabatan atau sumber daya politik.

2. Penguatan Akuntabilitas dan Verifikasi Kelembagaan

Polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menengah Gibran memicu usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR sebelum akhirnya ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

• Audit dan transparansi verifikasi syarat calon. Berdasarkan pandangan di Suara Muhammadiyah, DPR, penyelenggara pemilu, dan partai politik wajib memastikan persoalan verifikasi persyaratan administratif calon dijawab secara kelembagaan. Masalah hukum dan administratif ini tidak boleh dianggap selesai begitu saja bersamaan dengan penyerahan surat pengunduran diri.

• Keterbukaan dalam pengisian kursi wakil presiden. MPR didorong untuk menjalankan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara transparan dan akuntabel sesuai konstitusi agar kepercayaan publik pulih.

3. Penegakan Etika Politik di Atas Prosedur Hukum

• Menyeimbangkan legalitas dan legitimasi. Menurut PDI Perjuangan, praktik demokrasi yang hanya bertumpu pada celah prosedur hukum tanpa memperhatikan etika dan moral politik akan menimbulkan kerapuhan bernegara.

• Budaya mengundurkan diri secara kesatria. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, sebagaimana dikutip dalam ulasan Suara Muhammadiyah, menilai bahwa pejabat publik semestinya mundur secara etis sejak awal munculnya persoalan legitimasi hukum tanpa menunggu desakan atau ancaman pemakzulan.

• Pertanggungjawaban konstitusional. Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. King Faisal Sulaiman, pada 16 November 2026 mengingatkan bahwa pengunduran diri memang mengakhiri masa jabatan, tetapi pertanggungjawaban konstitusional terkait pelanggaran syarat pencalonan tetap harus menjadi perhatian serius.

4. Pengawasan Kritis oleh Masyarakat Sipil

• Sikap publik yang skeptis dan konsisten. Pengamat dalam ulasan Suara Muhammadiyah menyarankan agar masyarakat bersikap skeptis tanpa menjadi sinis. Publik perlu terus menagih konsistensi janji para elite politik, mengawal proses transisi di parlemen, dan menghukum partai politik yang abai terhadap etika melalui mekanisme elektoral di masa mendatang.

Sejarah solidaritas, kedekatan personal, dan hubungan organisasi tidak selalu mampu menandingi kalkulasi kepentingan elite. Kesetiaan politik dapat berakhir ketika kepentingan berubah. Yang menjadi persoalan bagi demokrasi adalah ketika kepentingan mempertahankan kekuasaan terus bertahan, sementara kesetiaan terhadap ideologi, organisasi, dan komitmen politik justru semakin mudah dinegosiasikan. Dalam situasi seperti itu, demokrasi Indonesia menghadapi risiko menjadi arena pergantian elite tanpa oposisi yang kuat, tanpa kompetisi programatik yang konsisten, dan tanpa jaminan bahwa kekuasaan benar-benar diawasi.*)

Penulis adalah,
Jurnalis, Pengamat Demokrasi dan Pemilu 

kabiro kabupaten sarmi

Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sarmi Periode 2014-2024.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA