Modifikasi Tangki dan Manfaatkan Barcode MyPertamina, Dua Warga Diduga Timbun Pertalite di Silo

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

Baca Juga

10 jam  lalu

Warga Minta Satgas PKH Turun, PT ALNO AGRO UTAMA Diduga Tanam Sawit di Kawasan Sempadan Sungai

33 kaperwil Bengkulu

JEMBER – Praktik dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terungkap di wilayah Kabupaten Jember. Polres Jember mengamankan dua tersangka berinisial S.P.R. (40) dan A.R. (28) atas dugaan penimbunan dan penjualan ilegal BBM jenis Pertalite di Kecamatan Silo.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari langkah penindakan petugas di lapangan pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Berdasarkan temuan sementara kepolisian, modus yang digunakan terduga pelaku terbilang terencana dengan menyiasati sistem pembatasan pembelian BBM subsidi.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengungkapkan, kedua tersangka diduga memanfaatkan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi agar mampu menampung bahan bakar melebihi kapasitas standar. Selain itu, mereka menggunakan barcode MyPertamina untuk melakukan pembelian Pertalite bersubsidi secara berulang dalam volume besar.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kehormatan di Ujung Masa Dinas: Kisah 11 Personel Polres Lumajang Diantar Andong Usai Purna Tugas

19 Korlip Nasional

“BBM tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Praktik ini dinilai sangat merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi energi,” kata AKBP Alaiddin saat memberikan keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).

Guna menguatkan pembuktian dalam proses penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi pengungkapan. Barang bukti itu antara lain kendaraan bertangki modifikasi, jeriken berukuran puluhan liter, tangkapan layar barcode MyPertamina, telepon genggam, serta sejumlah uang tunai.

Kedua tersangka kini disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut, ancaman hukuman maksimal mencapai enam tahun penjara serta denda paling tinggi Rp60 miliar.

AKBP Alaiddin menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar penyaluran subsidi energi pemerintah tetap tepat sasaran. Pihaknya membuka akses pengaduan publik melalui call center 110 bebas pulsa guna menindaklanjuti setiap laporan warga terkait aktivitas pengisian BBM yang tidak wajar. Sumber berita: (Red Jaskurnia)