DUA KALI DATANG, WARGA SOTOO HILISIMAETANO BELUM DAPAT KEPASTIAN: INSPEKTORAT SEBUT LHP MASIH DIPROSES

waktu baca 5 menit

Sabtu, 14 Nov 2026 14:51 122 Korwil Nias

NIAS SELATAN – kpktipikor.id – Kesabaran warga Desa Sotoo Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, mulai diuji. Pasalnya, hingga kini warga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan pada 10 Agustus 2026.

Baca Juga

5 hari lalu

Dari Cocokkan Sandal hingga Rekaman CCTV: Pengungkapan Kasus Curanmor Kios Es Teler Purwoharjo

23 Korlip Nasional

**INSPEKTORAT: LHP BELUM DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN**

Dalam dialog bersama warga, Irban V Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Sokhiatulo Ndruru, menjelaskan bahwa proses penanganan laporan masih berlangsung. Menurutnya, tim pemeriksa masih melakukan pekerjaan, termasuk pemeriksaan pemberkasan dan pengumpulan bukti-bukti pendukung yang diminta dari pemerintah desa.

Ia meminta warga bersabar dan menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan informasi dalam waktu dekat setelah seluruh proses administrasi dan kelengkapan bukti dinyatakan siap.

“Kalau sudah siap pemeriksaan pemberkasan dan semua bukti pendukung yang diminta oleh petugas dari desa, nanti akan saya kabari kalian dalam waktu dekat apabila sudah kami limpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan,” demikian penjelasan Irban V sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa hingga pertemuan berlangsung, LHP Desa Sotoo Hilisimaetano belum dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

**WARGA MENGAKU SUDAH DUA KALI DATANG, NAMUN JAWABAN DINILAI BELUM MEMBERIKAN KEPASTIAN**

Ketidakpuasan warga mencuat ketika salah seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Inspektorat bukan kali pertama. Menurutnya, sudah dua kali warga mendatangi instansi tersebut, tetapi jawaban yang diterima dinilai masih sama, yakni diminta untuk bersabar.

“Kami sudah dua kali datang ke sini, tetapi jawabannya selalu sabar. Kalau hanya jawaban itu terus, kami sudah bosan mendengarnya. Kesabaran kami juga ada batasnya,” ungkap salah seorang tokoh masyarakat dalam pertemuan tersebut.

Bahkan, warga meminta agar Inspektorat memberikan surat keterangan apabila memang tidak sanggup menangani laporan yang mereka pertanyakan.

Menanggapi desakan tersebut, Sokhiatulo Ndruru menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki keuntungan pribadi, baik dengan Kepala Desa Sotoo Hilisimaetano maupun dengan warga yang datang meminta penjelasan.

“Maaf, tidak ada keuntungan saya dengan kepala desa Sotoo itu, dan tidak juga keuntungan saya dengan kalian. Makanya kalian sabar,” demikian tanggapan yang disampaikan Irban V.

**WARGA TOLAK PENYAMAAN DENGAN KASUS LAIN**

Dalam dialog tersebut, pihak Inspektorat juga menyinggung contoh penanganan kasus kematian Windra Lorensia Gowasa yang menurutnya hingga saat itu belum selesai ditangani pihak kepolisian.

Namun, salah seorang tokoh masyarakat menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena persoalan yang mereka pertanyakan merupakan laporan terkait dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa, yang memiliki karakteristik pemeriksaan dan kebutuhan pembuktian berbeda dengan perkara kematian.

Warga menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencampuri penanganan perkara lain, melainkan menuntut kejelasan atas laporan dan LHP Desa Sotoo Hilisimaetano yang telah diterbitkan.

**DESAKAN KETERBUKAAN, WARGA BERI BATAS WAKTU**

Puncak ketegangan dalam pertemuan tersebut terjadi ketika warga meminta agar Inspektorat memberikan informasi perkembangan penanganan laporan dalam minggu ini.

Warga bahkan menyampaikan pernyataan bahwa apabila tidak ada informasi atau kejelasan dalam batas waktu tersebut, mereka akan mengadakan perayaan Natal di Kantor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Pernyataan itu menjadi gambaran kekecewaan warga terhadap proses yang mereka nilai belum memberikan kepastian.

**ATENSI UNTUK INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM**

Persoalan ini patut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, khususnya Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah.

Penerbitan LHP seharusnya menjadi bagian dari proses pengawasan yang memiliki tindak lanjut jelas, baik dalam bentuk rekomendasi perbaikan, pengembalian kerugian daerah apabila ditemukan, maupun langkah lanjutan sesuai ketentuan apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Publik tentu berhak mengetahui sejauh mana proses tindak lanjut laporan tersebut, dengan tetap memperhatikan batasan informasi pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila proses pemeriksaan masih berjalan, Inspektorat diharapkan dapat memberikan penjelasan yang terukur mengenai tahapan yang telah dilakukan, dokumen yang masih dibutuhkan, serta mekanisme tindak lanjutnya.

Sebab, ketidakjelasan penanganan laporan yang berlarut-larut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan pemerintah daerah.

**MENUNGGU KEPASTIAN, BUKAN SEKADAR DIMINTA BERSABAR**

Kini, masyarakat Desa Sotoo Hilisimaetano menunggu pembuktian atas komitmen Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Yang dibutuhkan warga bukan sekadar imbauan untuk bersabar, melainkan informasi yang transparan, kepastian tahapan penanganan, serta tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan mendasarnya: sampai di mana proses tindak lanjut LHP tanggal 10 Agustus 2026 tersebut? Apa saja yang masih menjadi kendala? Dan kapan hasil penanganannya akan memperoleh kejelasan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengawasan daerah.

**Catatan Redaksi:** Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan kepentingan publik. Dugaan penyalahgunaan Dana Desa tidak dimaknai sebagai kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Sotoo Hilisimaetano maupun Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sesuai prinsip jurnalistik yang berimbang.

(Sad)