Maluku,kpktipikor.id -Insiden penikaman terhadap Ketua Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Nus Rumatora (Ait Nus), di kawasan Bandara Langgur, mengguncang stabilitas keamanan daerah dan memicu respons tegas dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Maluku, Minggu (19/4)
Peristiwa ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan berpotensi mengganggu ketertiban sosial di wilayah tersebut.
Dalam siaran pers resmi yang diterima, DPD I Partai Golkar Maluku menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras segala bentuk kekerasan yang menimpa kadernya.
Ketua DPD I Golkar Maluku, Umar A. Lessy, menegaskan bahwa tindakan penikaman tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami mengutuk keras tindakan kekerasan ini. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kondusivitas daerah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara,” ujar Umar dalam pernyataan tertulisnya.
DPD I Golkar Maluku juga mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang. Partai menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menunjukkan solidaritas secara dewasa agar tidak memperkeruh keadaan.
Selain itu, Golkar mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk menangkap pelaku dan mengungkap motif di balik aksi penikaman secara transparan dan profesional.
“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Proses hukum harus berjalan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi kejadian maupun perkembangan penyelidikan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan dari aparat berwenang sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
DPD I Golkar Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
Masyarakat diimbau agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, guna mencegah munculnya disinformasi yang dapat memperkeruh situasi.
Lebih lanjut, partai berlambang pohon beringin itu memastikan bahwa seluruh struktur internal tetap solid dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan publik dan supremasi hukum harus dijaga secara kolektif. Transparansi penanganan kasus serta kedewasaan masyarakat dalam menyikapi informasi akan menjadi kunci untuk memastikan insiden ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Tidak ada komentar