Dugaan Markup & Penyimpangan Dana BOS 2025 SMKN 2 Kota Metro Jadi Sorotan Publik*

waktu baca 3 menit

Senin, 3 Agu 2026 08:15 16 Admin KPK

KOTA METRO – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 2 Kota Metro kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Hasil penelusuran dan investigasi lapangan menemukan banyak ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang dilaporkan dengan kondisi nyata pelaksanaan kegiatan, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya praktik markup pembengkakan biaya dan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

📊 *DATA PENYALURAN DANA*

Baca Juga

6 hari lalu

Jadikan Pemilih Yang Rasionalitas, Cerdas Dan Kritis Sebagai Cerminan Esensi Demokrasi Sejati Pada Pemilu 2029.

69 kabiro kabupaten sarmi

– ✅ Tahap I: Rp1.012.000.000

– ✅ Tahap II: Rp1.012.000.000

⚠️ *KOMPONEN ANGGARAN YANG DISELIDIKI & DIDUGA TIDAK WAJAR*

Berikut rincian belanja yang dinilai janggal dan memicu kecurigaan publik:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

– Tahap I: Rp61.763.677 | Tahap II: Rp5.460.000

👉 Anggaran dinilai terlalu besar untuk kegiatan yang sebenarnya tidak membutuhkan biaya tinggi.

2. Pengembangan Profesi Guru & Tenaga Kependidikan

– Tahap I: Rp146.708.000 | Tahap II: Rp51.407.000

👉 Dana tercatat besar, namun tidak sebanding dengan bukti kegiatan nyata yang dilaksanakan di sekolah.

3. Pemeliharaan Sarana & Prasarana

– Tahap I: Rp204.700.000 | Tahap II: Rp170.978.680

👉 Total hampir Rp376 Juta, namun kondisi gedung dan fasilitas tidak terlihat adanya perbaikan besar sesuai nilai anggaran.

4. Pembayaran Honor

– Tahap I: Rp117.480.000 | Tahap II: Rp83.120.000

👉 Belum jelas siapa penerimanya, besaran bayarannya, serta apakah legal diatur aturan pengangkatan dan tugasnya.

⚖️ *DASAR HUKUM & ANCAMAN HUKUMAN*

Jika dugaan ini terbukti benar, maka pengelola telah melanggar aturan hukum yang berlaku:

✅ UU No.20 Tahun 2003 (Sisdiknas): Dana pendidikan harus dikelola secara Transparan & Akuntabel.

✅ UU No.17 Tahun 2003 (Keuangan Negara): Penggunaan anggaran negara wajib tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab.

✅ UU No.1 Tahun 2004 (Perbendaharaan Negara): Setiap pengelola wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola.

✅ UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 (Tipikor)

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain, menyalahgunakan kewenangan jabatan sehingga merugikan keuangan negara, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp1 Miliar.

Selain itu, pengelola Dana BOS wajib patuh pada Juknis BOS Kemendikbud yang mewajibkan prinsip Efektif, Efisien, Terbuka, dan Bisa Dipertanggungjawabkan.

📢 *TUNTUTAN MASYARAKAT & LANGKAH SELANJUTNYA*

Publik mendesak lembaga berwenang segera bertindak:

1. BPK, Inspektorat, dan Aparat Pengawasan segera melakukan Audit Menyeluruh

2. Meminta Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuka seluruh dokumen bukti pengeluaran: kwitansi, foto kegiatan, daftar penerima honor, kontrak kerja, dan laporan realisasi.

3. Jika terbukti ada penyimpangan, segera diproses sesuai hukum dan uang negara yang hilang wajib dikembalikan.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen SMKN 2 Kota Metro belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi kepada publik maupun awak media.

*(Redaksi)*