Angkot Diduga Tak Layak di Jalur Otemer-Saumlaki, Warga Minta Kepala Dinas Turun Tangan Sebelum Situasi Meledak
Tanimbar,kpktipikor.id -Kepulan keresahan warga di jalur Otemer-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kini berubah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.
Angkutan kota (angkot) yang diduga tak layak jalan, ditambah praktik pembatasan pilihan transportasi saat transit, memicu desakan publik agar Dinas Perhubungan segera “turun tangan” bukan dari balik meja, melainkan langsung ke lapangan sebelum masalah ini membesar dan berujung konflik.
Keluhan itu mencuat pada Jumat (17/4), saat warga mengungkap persoalan keselamatan dan kenyamanan yang mereka hadapi setiap hari. Bagi penumpang, perjalanan di jalur ini bukan sekadar mobilitas, tetapi pertaruhan risiko.
Sejumlah warga menilai kondisi angkot yang beroperasi tidak memenuhi standar kelayakan. Kendaraan yang digunakan, menurut mereka, berpotensi membahayakan, terutama untuk rute dengan jarak tempuh yang tidak pendek.
Namun persoalan tidak berhenti pada aspek teknis. Di titik transit Desa Otemer, situasi disebut semakin problematik. Penumpang mengaku tidak leluasa memilih moda transportasi. Bahkan, ada dugaan pengondisian agar mereka hanya menggunakan angkot tertentu.
“Untuk jemput orang tua saja tidak bisa. Harus ikut kendaraan dari Otemer. Ini sangat meresahkan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kesaksian lain menguatkan dugaan adanya pembatasan tersebut. Kendaraan dari luar wilayah seperti Kecamatan Wuarlabobar dan Seira disebut kerap dihambat saat hendak menjemput penumpang secara langsung.
“Kalau ada mobil jemputan, sering dihentikan. Penumpang diarahkan naik angkot setempat. Ini sudah beberapa kali terjadi,” kata sumber lain.
Situasi ini dinilai bukan hanya soal transportasi, tetapi sudah menyentuh potensi gesekan sosial. Ketika akses dibatasi dan keselamatan dipertanyakan, ketegangan di lapangan menjadi risiko nyata.
Warga pun mendesak langkah cepat dan terukur. Dinas Perhubungan diminta segera melakukan uji kelayakan kendaraan dan penertiban operasional.
Sementara itu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga didorong untuk mengambil langkah preventif menjaga stabilitas.
“Jangan sampai persoalan transportasi berkembang menjadi konflik sosial. Ini perlu penanganan bersama,” tegas seorang warga.
Sorotan utama kini mengarah pada Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Tanimbar. Publik meminta kehadiran langsung di Desa Otemer-bukan sekadar laporan administratif, tetapi menyaksikan sendiri realitas di lapangan.
“Kami berharap Kepala Dinas hadir langsung, melihat kondisi angkot dan apa yang dialami penumpang. Dari situ baru bisa diambil langkah yang benar-benar berbasis fakta,” ujar sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan maupun pihak terkait. Namun satu hal jelas: waktu terus berjalan, dan tanpa intervensi nyata, masalah ini berpotensi menjelma dari keluhan, menjadi krisis sosial yang berkepanjangan.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar