KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
JAKARTA – Praktik dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan terungkap menggunakan kombinasi manipulasi dokumen niaga di darat dan pemindahan muatan antar-kapal (ship-to-ship) di laut. Kini, Bareskrim Polri memperluas penyidikan perkara yang menaksir kerugian negara sebesar Rp67,9 miliar tersebut ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., memaparkan bahwa para tersangka diduga memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU). Dokumen tersebut digunakan untuk mengaburkan pengangkutan BBM bersubsidi jenis biosolar yang volumenya melampaui batas dokumen resmi.
Dalam pelaksanaannya, BBM diangkut menggunakan truk tangki menuju pelabuhan, dipindahkan ke kapal pengangkut, lalu dialihkan ke kapal tanker. Dokumen pengiriman awal diduga diganti dengan dokumen lain agar aktivitas ilegal tersebut tampak seperti distribusi niaga resmi.
“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” jelas Taufik dalam konferensi pers di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., merinci bahwa alur pemindahan di lapangan melibatkan sejumlah truk tangki yang menyuplai BBM ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, muatan dipindahkan di tengah perairan Makassar ke kapal tanker MT Bakti 1 dengan total volume pemindahan sekitar 3.532 KL selama periode Oktober 2025 hingga Februari 2026.
Dari pengungkapan kasus yang berawal dari laporan polisi tanggal 26 Februari 2026 tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti itu meliputi kapal tanker MT Bakti 1, dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang sekitar 500 meter, sisa BBM jenis biosolar sekitar 120 KL, serta berbagai dokumen transaksi.
“Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ungkap Suhasto setelah penyidik memeriksa 43 saksi dan satu ahli dari BPH Migas.
Menindaklanjuti berkas perkara pokok yang telah dinyatakan P21 pada 12 November 2026, Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi baru pada 20 Oktober 2026 untuk mengusut dugaan TPPU berdasarkan Pasal 607 KUHP. Penyidik akan menerapkan metode follow the money dan follow the asset guna menelusuri aset hasil kejahatan.
Langkah penegakan hukum terpadu ini mendapat dukungan penuh dari BPH Migas. Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya menilai penindakan tersebut krusial karena penyimpangan distribusi berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merampas hak masyarakat kecil atas subsidi energi. Ia pun mengingatkan publik agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya dan tidak memperjualbelikannya secara ilegal. Sumber berita: (Red Jaskurnia)
Tidak ada komentar