Oknum ASN Satpol PP Cilegon Terjerat Narkoba, Wali Kota Robinsar Ambil Sikap Tegas

Berita ,-KPKTIPIKOR. ID-Cilegon — Pemerintah Kota Cilegon mengambil sikap tegas terhadap dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus peredaran narkotika. Wali Kota Robinsar menegaskan, oknum ASN dari Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) yang kini berstatus tersangka terancam sanksi berat hingga pemecatan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Heboh Lamaran di Sinjai RIFKI .Asal Lampung Ternyata Perempuan

17 Admin KPK

Oknum ASN berinisial MA tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cilegon setelah aparat menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat sekitar 50,99 gram. Penetapan tersangka ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat pelaku merupakan bagian dari aparat penegak perda.

“Jika terbukti di persidangan, yang bersangkutan berpotensi diberhentikan,” tegas Robinsar, Senin ( 13/4/2026 ). Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengungkapkan bahwa tersangka diduga tidak hanya sekali melakukan peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, total barang yang pernah dikuasai tersangka diperkirakan mencapai sekitar 150 gram sabu.
“Kasus ini masih terus kami kembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas,” ujar Martua.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Membelah Lumpur, Menyambung Asa: Percepatan Akses Jalan Purabaya-Jampang Tengah Pascabencana

20 Korlip jawa barat

Dalam konferensi pers yang digelar Kepolisian, sejumlah barang bukti turut diperlihatkan, mulai dari paket sabu siap edar hingga alat pendukung seperti timbangan digital. Polisi menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan aparat pemerintah.

Pemkot Cilegon juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Langkah pengawasan internal akan diperketat sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terulang di lingkungan pemerintahan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penegakan hukum terhadap narkotika akan terus dilakukan secara tegas, sekaligus menjaga integritas aparatur negara di tengah tuntutan pelayanan publik yang bersih dan profesional.
( Toni )