KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANDUNG — Masyarakat pencari kerja yang kerap menjadi korban pemerasan saat melamar pekerjaan di kawasan industri kini mendapatkan jalur perlindungan dan pengaduan langsung dari kepolisian. Polri resmi meluncurkan mekanisme respons cepat guna memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertepatan dengan peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Langkah ini diambil menyusul maraknya laporan mengenai praktik percaloan yang membebani kondisi ekonomi para pencari kerja.
Sebagai instrumen pengawasan di lapangan, Polri mengoptimalkan saluran aduan publik bebas pulsa melalui Call Center 110 agar masyarakat dapat melaporkan indikasi pungli secara cepat. Selain itu, Polri menyiagakan personel Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan untuk mendeteksi potensi percaloan sejak dini, sekaligus memperketat koordinasi dengan satuan pengamanan internal di lingkungan perusahaan.
Jenderal Polisi Suyudi juga telah menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda untuk memproses hukum para pelaku tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tergolong tindakan premanisme yang meresahkan publik dan harus diberi sanksi hukum yang tegas.
Melalui program Poliran, Polri berupaya menciptakan ekosistem penyaluran tenaga kerja yang transparan dan bebas biaya ilegal dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegas Jenderal Polisi Suyudi. Sumber berita: (Red Jaskurnia)
Tidak ada komentar