Dugaan Barang Bukti Hilang, JPU Diduga Buatkan Kartu Pengganti Dengan Data Pribadi Tanpa Izin
Bengkulu Tengah, Kpktipikor.id – Nurhasan HR, yang telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur, menolak menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang diserahkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Penolakan itu dilakukan karena barang bukti yang dimaksud kartu SIM nomor 081373881103, bukan lagi kartu asli yang disita saat proses hukum berlangsung.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 104/Pid.B/2026/PN Agm, Nurhasan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan seluruh barang bukti harus dikembalikan kepadanya. Namun saat proses penyerahan, kartu SIM yang disita tidak ditemukan. Sebagai gantinya, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kartu pengganti dengan nomor yang sama — namun kondisinya baru, mulus, dan jelas berbeda dengan kartu asli yang berusia puluhan tahun serta masih berukuran penuh yang harus dipotong manual untuk digunakan di ponsel modern.
“Saya menolak menerima kartu ini sebagai pengembalian barang bukti. Kartu yang diserahkan adalah kartu baru, bukan kartu SIM asli dengan ICCID 0825 0000 0219 5227 yang disita dari saya. Kartu asli telah hilang di tangan JPU Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah,” tegas Nurhasan saat proses penyerahan barang bukti, Kamis (12/11/2026).
Yang lebih menjadi masalah serius, pembuatan kartu pengganti tersebut diduga dilakukan oleh pihak Kejaksaan tanpa izin pemilik. Kartu SIM atas nama Nurhasan dengan nomor NIK dan KK miliknya, seharusnya hanya bisa diajukan penggantiannya oleh pemilik sendiri dengan membawa KTP asli langsung ke GraPARI.
“Saya tidak pernah memberikan izin kepada JPU untuk menggunakan NIK dan KK saya guna menerbitkan kartu pengganti. JPU bukan pemilik nomor ini. Pemiliknya adalah saya sendiri,” ungkap Nurhasan.
Pihaknya menduga JPU menggunakan fotokopi KTP, NIK, dan KK yang ada di dalam berkas perkara untuk mengurus penggantian kartu tersebut di GraPARI Telkomsel. Jika benar terjadi, hal ini diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, karena penggunaan data pribadi dilakukan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingan di luar proses hukum yang sedang berjalan.
Nurhasan juga menegaskan bahwa kartu pengganti, meskipun nomornya sama, tidak dapat mengembalikan apa yang tersimpan di dalam kartu asli. Semua data seperti daftar kontak, riwayat pesan SMS, kode OTP, dan dokumen elektronik yang tersimpan di kartu SIM asli dengan nomor ICCID tersebut hilang begitu saja dan tidak bisa dipulihkan.
Pihak Nurhasan mencatat ada dua hal serius yang diduga terjadi:
1 Menghilangkan Barang Bukti Asli Kartu SIM asli tidak ditemukan saat akan dikembalikan pasca putusan bebas
2 Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Diduga JPU menggunakan data identitas pemilik untuk membuat kartu pengganti di GraPARI tanpa izin tertulis pemilik
Tim hukum Nurhasan HR berencana melakukan langkah verifikasi lebih lanjut dengan mendatangi GraPARI Telkomsel untuk menanyakan data resmi penerbitan kartu pengganti tersebut, antara lain:
– Tanggal dan jam tepat kartu pengganti diterbitkan
– Nama dan identitas pihak yang datang mengurus penggantian kartu
– Salinan dokumen yang diserahkan sebagai syarat penerbitan
“Bukti print-out resmi dari Telkomsel itu adalah bukti paling kuat. Itu yang akan kami jadikan dasar untuk langkah hukum selanjutnya,” tegas perwakilan tim hukum Nurhasan HR.
Seluruh proses dokumentasi, termasuk perbandingan fisik kartu asli yang berusia puluhan tahun dengan kartu baru yang diserahkan JPU, telah direkam dalam bentuk video dan disaksikan oleh pihak pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah saat proses penyerahan berlangsung. Materi tersebut akan dijadikan lampiran dalam laporan yang akan diajukan ke instansi berwenang. (DF)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar