BRAN dan Kementerian PKP Bersinergi, Kebut Penyediaan Lahan untuk Rumah Rakyat
KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
JAKARTA — Pemerintah mengambil langkah cepat dalam mengurai kebuntuan ketersediaan lahan untuk perumahan rakyat. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Wisma 2 Mandiri, Jakarta, pada Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini difokuskan pada percepatan penyediaan lahan untuk rumah subsidi, rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta hunian tetap bagi korban bencana alam.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menyepakati perlunya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah utama yang disoroti adalah pemetaan lahan potensial serta penjaminan kepastian status hukum dan tata ruang agar lahan yang disediakan benar-benar aman dari sengketa.
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan, percepatan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam menghubungkan agenda reforma agraria dengan kebutuhan primer masyarakat. “Verifikasi lahan yang komprehensif sangat krusial. Kami akan memastikan setiap lokasi memenuhi aspek status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian tata ruang sebelum ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan,” jelas pihak BRAN dalam pemaparannya.
Ke depan, BRAN dan Kementerian PKP akan berupaya mengurai berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi hambatan klasik dalam sektor perumahan. Percepatan penyediaan lahan ini dipastikan akan tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak warga, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Sumber berita: (Red Jaskurnia)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar