Dugaan Pengelolaan Dana BOS MTsN 9 Ngawi Disorot, Transparansi dan Audit Diminta

Ngawi, Jawa Timur —www.detikpk.com Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 9 Ngawi menjadi sorotan. Sejumlah dugaan terkait penggunaan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian dan verifikasi lebih lanjut, terutama menyangkut kesesuaian antara perencanaan, realisasi belanja, dokumen pertanggungjawaban, serta manfaat anggaran bagi peserta didik.

Baca Juga

6 hari  lalu

Peringati HUT ke-81 RI, Kepala SMKN 1 Lumajang Turut Terjun Semarakkan Lomba Antar-Warga Sekolah

22 Korlip Nasional

MTsN 9 Ngawi beralamat di Jalan Sultan Agung No. 32, Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Kementerian Agama Jawa Timur, madrasah tersebut memang merupakan satuan pendidikan yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.

Nama Sukamat Haryono, S.Ag., M.Pd.I. juga tercantum dalam sejumlah publikasi terkait MTsN 9 Ngawi. Dokumentasi kegiatan madrasah pada 2026 menyebut Sukamat Haryono sebagai Kepala MTsN 9 Ngawi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Di Tengah Semangat Kemerdekaan, Rumah Warga Hilidohona Dilalap Api: Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal dan Harta Benda

57 Korwil Nias

Dugaan yang perlu di verifikasi kepada kepala madrasah yang diduga telah melakukan korupsi. Karena itu, dugaan tersebut harus ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

Sorotan publik terutama diarahkan pada transparansi penggunaan dana. Setiap penggunaan dana operasional pendidikan semestinya dapat ditelusuri melalui dokumen perencanaan anggaran, bukti transaksi, laporan realisasi, serta kesesuaian antara barang atau jasa yang dibayarkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Apabila ditemukan perbedaan antara anggaran dan realisasi, misalnya harga yang tidak wajar, kegiatan yang tidak dilaksanakan, volume pekerjaan yang tidak sesuai, atau pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti sah, maka temuan tersebut perlu diuji melalui audit resmi sebelum ditarik kesimpulan mengenai adanya kerugian negara.

Minta Audit dan Klarifikasi

Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pihak terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen penggunaan dana BOS MTsN 9 Ngawi. Pemeriksaan dapat mencakup dokumen perencanaan, laporan realisasi, kuitansi atau bukti pembayaran, kontrak pengadaan apabila ada, serta pemeriksaan fisik terhadap barang dan pekerjaan yang dibiayai.

Kepala madrasah dan pengelola anggaran juga penting diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi atas setiap tudingan yang beredar. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan resmi.

Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.

(Tokoh masyarakat,)