Jalan Lahusa–Gomo Putus Total Diterjang Longsor, Warga Desak Pemkab Nias Selatan Bergerak Cepat
Nias Selatan — kpktipikor.id — Kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi Jalan Lahusa–Gomo kini berubah menjadi kenyataan. Ruas jalan yang menjadi salah satu akses vital masyarakat tersebut dilaporkan putus total akibat longsor, sehingga berpotensi menghambat mobilitas warga dan aktivitas perekonomian di sejumlah wilayah Nias Selatan.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena Jalan Lahusa–Gomo bukan sekadar jalur penghubung antarkecamatan. Bagi masyarakat Gomo dan wilayah sekitarnya, ruas tersebut merupakan salah satu urat nadi transportasi untuk pergerakan orang, hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga akses terhadap berbagai pelayanan masyarakat.
Seorang warga yang turun langsung melihat kondisi longsor pada Sabtu pagi, 8 Agustus 2026, menyampaikan keprihatinannya sekaligus meminta pemerintah segera mengambil tindakan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi melihat persoalan tersebut sebatas kerusakan infrastruktur biasa, mengingat dampaknya kini sudah dirasakan secara langsung setelah akses jalan dilaporkan terputus total.
«“Jalan penghubung Lahusa–Gomo ini merupakan jantung bagi Gomo dan sekitarnya. Kalau sekarang sudah putus total, dampaknya bisa fatal terhadap aktivitas masyarakat maupun roda perekonomian,” ungkap warga tersebut.»
Dari Longsor Menjadi Putus Total
Perubahan kondisi dari jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan dan longsor menjadi putus total menjadi titik kritis yang perlu segera mendapat respons pemerintah.
Apabila akses utama benar-benar tidak dapat dilalui, masyarakat yang selama ini menggunakan jalur tersebut akan menghadapi persoalan mobilitas. Dampaknya dapat meluas terhadap distribusi barang, pengangkutan hasil pertanian, aktivitas sekolah, pelayanan kesehatan, perjalanan masyarakat serta kegiatan ekonomi sehari-hari.
Wilayah yang dinilai memiliki keterkaitan dengan jalur tersebut tidak hanya Kecamatan Gomo. Masyarakat menyebut akses Lahusa–Gomo sangat penting bagi aktivitas warga dari Gomo, Mazo, Susua, Umbunasi, Boronadu, Idanotae hingga Ulu Idanotae.
Dengan kondisi jalan yang kini dilaporkan putus total, pemerintah dituntut tidak hanya memikirkan perbaikan fisik dalam jangka panjang, tetapi juga menyiapkan langkah penanganan darurat untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses yang aman.
Kritik Masyarakat: Jangan Berhenti pada Survei
Persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya kejadian longsor terbaru. Masyarakat juga mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap kondisi jalan yang sebelumnya telah disurvei.
Menurut informasi yang disampaikan warga, beberapa bulan lalu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama OPD terkait telah turun melakukan survei terhadap kondisi Jalan Lahusa–Gomo.
Namun, masyarakat mengaku belum melihat hasil nyata dari survei tersebut berupa penanganan permanen maupun langkah konkret untuk mengantisipasi titik-titik rawan.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan kritik terhadap pola penanganan yang dinilai berpotensi berhenti pada tahap survei.
«“Kami masyarakat berharap jangan hanya survei melulu yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Beberapa bulan lalu sudah disurvei bersama OPD terkait, tetapi hasilnya belum terlihat. Sekarang alam membuktikan kondisi sebenarnya di lapangan,” tegas warga tersebut.»
Kritik tersebut bukan berarti menolak kegiatan survei. Sebaliknya, survei diperlukan sebagai dasar menentukan tingkat kerusakan, risiko keselamatan, kebutuhan teknis dan besaran anggaran.
Namun, persoalan yang kini dipertanyakan masyarakat adalah apa tindak lanjut setelah survei dilakukan.
Jika sebuah titik jalan telah diketahui memiliki tingkat kerawanan tinggi, masyarakat tentu berharap terdapat langkah lanjutan berupa perencanaan teknis, penganggaran, pekerjaan fisik dan pengawasan.
Kabid SDA PUTR Disebut Telah Turun ke Lokasi
Sebelumnya, menurut informasi masyarakat, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Nias Selatan juga telah turun langsung melihat kondisi lapangan.
Kunjungan tersebut disebut berlangsung pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Turunnya pejabat teknis ke lokasi menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut telah mendapat perhatian. Namun, masyarakat berharap kunjungan lapangan tersebut segera dilanjutkan dengan langkah konkret.
Terlebih, kondisi terkini sudah berbeda. Jika sebelumnya pemerintah masih berhadapan dengan jalan rawan longsor, kini masyarakat melaporkan bahwa akses jalan telah putus total.
Situasi tersebut membutuhkan respons yang lebih cepat, terutama untuk memastikan keselamatan masyarakat dan mencegah warga mengambil jalur alternatif yang berisiko.
Dampak Ekonomi Bisa Meluas
Putusnya Jalan Lahusa–Gomo berpotensi memberikan dampak lebih luas daripada sekadar terganggunya lalu lintas.
Jalur transportasi memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses terputus, biaya pengangkutan barang dapat meningkat. Distribusi kebutuhan pokok dapat terganggu, sementara hasil pertanian masyarakat juga berpotensi mengalami kesulitan untuk dibawa menuju pasar.
Dalam kondisi tertentu, keterlambatan distribusi juga dapat memengaruhi harga barang di tingkat masyarakat.
Dampak lainnya dapat menyentuh akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerintahan dan kebutuhan sosial lainnya.
Karena itu, persoalan Jalan Lahusa–Gomo perlu dilihat sebagai persoalan konektivitas wilayah dan kepentingan publik, bukan hanya persoalan proyek pembangunan jalan.
Pemkab Nias Selatan dan Pemprov Sumut Didesak Bertindak
Masyarakat mendesak Bupati Nias Selatan, Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing.
Desakan tersebut terutama berkaitan dengan penanganan darurat pascaputusnya akses jalan.
Masyarakat juga meminta adanya informasi terbuka mengenai:
1. Apa hasil survei yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya?
2. Apa rekomendasi teknis dari survei tersebut?
3. Apakah titik longsor sudah masuk dalam perencanaan penanganan pemerintah?
4. Berapa titik jalan yang dinilai rawan?
5. Berapa kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat dan permanen?
6. Siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan ruas tersebut?
7. Kapan akses masyarakat akan kembali dapat dilalui dengan aman?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai survei dan kunjungan pejabat, tetapi juga mengetahui rencana nyata pemerintah setelah kondisi jalan mengalami putus total.
Jangan Tunggu Korban Baru Bertindak
Putusnya Jalan Lahusa–Gomo menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Masyarakat tidak mempersoalkan pemerintah melakukan survei. Yang menjadi persoalan adalah apabila survei tidak segera diikuti tindakan ketika risiko di lapangan semakin meningkat.
Kini, kondisi tersebut telah memasuki tahap yang lebih serius.
Jalan yang sebelumnya dikhawatirkan akan putus kini dilaporkan sudah putus total.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah dituntut mengedepankan keselamatan masyarakat dengan melakukan penanganan darurat berdasarkan kajian teknis, sekaligus menyiapkan solusi permanen terhadap titik longsor yang membutuhkan perbaikan struktural.
Masyarakat Gomo dan wilayah sekitarnya pada akhirnya tidak hanya membutuhkan janji, survei, atau dokumentasi kunjungan lapangan. Mereka membutuhkan akses jalan yang aman dan dapat digunakan kembali.
Hingga berita ini disusun, kpktipikor.id belum memperoleh keterangan resmi dari Bupati Nias Selatan, Dinas PUTR Kabupaten Nias Selatan maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai langkah penanganan setelah Jalan Lahusa–Gomo dilaporkan putus total.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan kondisi jalan, hasil survei sebelumnya, kewenangan penanganan, serta rencana pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar