​Jangan Jadikan Kami Penonton!: KNPI Tanimbar Desak Groundbreaking Proyek Strategis Ditunda

Saumlaki,kpktipikor.id -Eskalasi penolakan terhadap pemaksaan proyek strategis tanpa keterlibatan warga lokal mulai memanas di Bumi Duan Lolat. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi mengeluarkan “kartu merah” dan mendesak pemerintah serta investor untuk segera menunda agenda groundbreaking (peletakan batu pertama) yang dinilai terburu-buru.
​

Langkah berani ini diambil sebagai benteng pertahanan terakhir demi memastikan hak-hak masyarakat adat dan generasi muda Tanimbar tidak digilas oleh roda kapitalisme proyek skala besar tersebut.
​

Investasi Jangan Membawa Petaka Ketimpangan
​

Ketua DPD KNPI Kepulauan Tanimbar, Alex Belay, menegaskan bahwa pemuda Tanimbar sama sekali tidak anti-pembangunan atau menolak investasi. Namun, pihaknya mengharamkan adanya praktik “penjajahan ekonomi modern” di mana putra-putri daerah hanya dijadikan penonton di atas tanah ulayat mereka sendiri.
​

“Kami tidak anti-pembangunan. Namun, kami minta dengan tegas: tunda groundbreaking! Jangan sentuh tanah kami sebelum ada jaminan konkret tertulis mengenai keterlibatan pemuda dan masyarakat Tanimbar. Kami menolak keras menjadi penonton yang gigit jari di rumah sendiri sementara pihak luar mengeruk keuntungan,” cetus Alex Belay dalam pernyataan resminya yang berapi-api.
​

4 Tuntutan Mutlak KNPI Tanimbar
​

KNPI menilai, memaksakan peletakan batu pertama tanpa kejelasan komitmen lokal adalah langkah ugal-ugalan. Untuk itu, mereka menyodorkan empat poin krusial yang wajib dipenuhi sebelum proyek dimulai:

Satu: Kuota & Pelatihan Tenaga Kerja Lokal Menolak sekadar menjadi buruh kasar. Harus ada kuota pasti bagi putra-putri daerah yang dibekali pelatihan sertifikasi internasional agar bisa masuk ke pos-pos strategis proyek.

Dua: Kedaulatan Ekonomi Vendor Lokal (UMKM) Pengusaha muda dan UMKM Tanimbar wajib dilibatkan langsung dalam rantai pasok (supply chain) kebutuhan proyek, bukan dimonopoli korporasi raksasa dari luar.

Tiga: Transparansi Amdal & Dampak Sosial Menuntut keterbukaan informasi publik terkait dampak lingkungan dan sosial di sekitar lokasi proyek demi mencegah bencana ekologis di masa depan.

Empat: Hak Pengawasan Pemuda KNPI harus diberikan ruang resmi sebagai fungsi kontrol sosial untuk mengawal proyek agar tidak melenceng dari regulasi dan aspirasi masyarakat.

Siap Boikot Jika Aspirasi Dikencingi
​Sebagai bagian dari tanggung jawab moral menjaga kedaulatan daerah,

Alex Belay menyatakan KNPI masih membuka pintu dialog secara beradab dengan pemerintah daerah maupun pihak investor. Namun, ia juga memberi sinyal peringatan keras (early warning) jika suara pemuda dipandang sebelah mata.
​

“Jika aspirasi ini diabaikan dan pemerintah tetap nekat memaksakan groundbreaking, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan mengonsolidasikan kekuatan pemuda dan masyarakat untuk mengawal-bahkan menghadang-proses ini dengan langkah-langkah strategis yang lebih progresif,” ancam Alex secara retoris.
​

Bagi KNPI Tanimbar, indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak diukur dari megahnya seremoni peletakan batu pertama atau nominal investasi yang masuk, melainkan dari seberapa adil kesejahteraan itu didistribusikan kepada masyarakat lokal. Sebelum ada keadilan, tidak boleh ada semen yang dituang di Tanimbar.