MBG Dihentikan,Pemerhati Lingkungan Soroti Ketidaksiapan Dapur:Abaikan Sanitasi dan IPAL*

KPKtipikor.Id Kayong Utara Kalbar– Penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kayong Utara dinilai sebagai konsekuensi dari ketidaksiapan pengelola dapur dalam memenuhi standar dasar, khususnya terkait sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pemerhati lingkungan, Abdul Khaliq, menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat secara objektif dan tidak serta-merta diarahkan ke satu pihak tertentu tanpa melihat akar masalah di lapangan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polres Gresik Wujudkan Rekrutmen BETAH, Gandeng Lintas Instansi dalam MoU Penerimaan Polri 2026

16 Admin KPK

“Kalau dapur yang menjalankan operasional tidak memenuhi standar sanitasi dan tidak memiliki IPAL, maka wajar jika operasional dihentikan. Ini bukan soal siapa yang disalahkan, tapi soal kesiapan teknis yang memang belum terpenuhi,” tegas Abdul Khaliq kepada awak media,(sabtu,04/04/26).

Menurutnya, setiap pihak yang terlibat dalam program MBG, khususnya pengelola dapur, memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh persyaratan dasar telah dipenuhi sebelum menjalankan operasional.

“Ini program yang menyangkut konsumsi masyarakat, terutama anak-anak. Tidak bisa dijalankan dengan kondisi seadanya. Sanitasi dan pengelolaan limbah itu kewajiban mutlak,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pangdam V/Brawijaya Dampingi Menhan RI Tinjau Kesiapan Yonif TP 836/BY di Probolinggo

45 Admin KPK

Ia juga menilai bahwa penghentian program justru menjadi langkah yang tepat untuk mencegah risiko yang lebih besar, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan.

“Kalau tetap dipaksakan berjalan tanpa standar yang jelas, justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Jadi penghentian ini langkah yang benar,” katanya.

Abdul Khaliq secara tegas menyatakan bahwa persoalan ini lebih kepada kesiapan pelaksana teknis di lapangan, bukan semata persoalan koordinasi.

“Jangan semua diarahkan ke persoalan koordinasi atau manajemen. Faktanya, kalau dapur tidak siap secara teknis, program memang tidak layak dijalankan. Ini harus dilihat secara jujur,” tambahnya.

Akibat penghentian tersebut, distribusi makanan kepada ribuan siswa di sejumlah wilayah terhenti sementara waktu. Namun demikian, ia menekankan bahwa perbaikan harus difokuskan pada pemenuhan standar oleh pengelola dapur.

“Solusinya jelas, penuhi dulu semua persyaratan. Setelah itu baru program bisa dijalankan kembali dengan aman dan layak,” pungkasnya.

Sumber. abdul Khalid

Published.Tim