Kunjungan Gubernur Maluku ke PT. SIM di SBB: Pemerintah Turun Tangan Atasi Sengketa dan PHK Massal
Tanimbar, kpktipikor.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., bersama Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo dan Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si., melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Senin (23/6/2025), guna menindaklanjuti dua persoalan krusial: konflik agraria dan pemulihan hak-hak pekerja di kawasan industri rempah milik PT. Spice Islands Maluku (SIM) di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu.
Kunjungan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas investasi dan kesejahteraan masyarakat.
Rombongan Pejabat Tinggi Tiba di Waipirit
Rombongan pejabat tinggi tiba di Dermaga Penyeberangan Waipirit pukul 10.50 WIT menggunakan feri KMP Bada Leon, dan disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Kabupaten SBB.
Turut hadir dalam kunjungan ini sejumlah pejabat penting dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk:
MARSMA TNI R. Harys Soeryo M.
Dirintelkam Polda Maluku, Karops, Dirlantas, Dirkrimsus, Asintel Kodam, Kadis Kominfo, PTSP, hingga para kepala OPD terkait.
Sorotan Utama: Konflik Lahan dan PHK Tenaga Kerja
Sekitar pukul 11.13 WIT, rombongan langsung meninjau pabrik pengolahan rempah milik PT. SIM, yang sejak 2018 telah menggelontorkan investasi mencapai Rp500 miliar.
Namun, aktivitas perusahaan belakangan ini tersendat akibat sengketa lahan dan penghentian operasional yang berdampak pada ratusan pekerja.
“Masalah lahan ini belum terselesaikan. Kami berharap pemerintah dan aparat turun tangan menyelesaikan ini demi kepastian usaha dan nasib para pekerja,” ujar Ir. Eko Anshari, Head of Operation PT. SIM, dalam pemaparannya.
Gubernur Maluku: “Jangan Biarkan Investasi Mandek”
Dalam arahannya, Gubernur Hendrik menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa tinggal diam terhadap konflik yang menghambat investasi.
“Kita tahu pengangguran dan kemiskinan di Maluku masih tinggi. Satu-satunya cara menekan itu adalah membuka ruang investasi. Kalau investor jalan, rakyat punya kerja, ekonomi tumbuh,” tegasnya.
Ia menekankan dua isu prioritas yang harus diselesaikan:
1. Sengketa lahan antara warga dan perusahaan.
2. Hak-hak pekerja yang dirumahkan akibat mandeknya produksi.
Dialog Warga dan Respons Pemerintah
Dalam sesi dialog terbuka, sejumlah warga menyampaikan keluhan:
Leksi Tuhuteru, Ketua BPD Desa Eti, menyoroti praktik premanisme di lokasi lahan Desa Kawa yang menghambat proses negosiasi.
Otniel Taniwel, eks-karyawan PT. SIM, berharap perusahaan bisa beroperasi kembali agar masyarakat dapat kembali bekerja dan menyekolahkan anak-anak mereka.
Gubernur merespons dengan ajakan menjaga keamanan dan kolaborasi:
“Kalau perusahaan jalan, semua pihak untung. Mari kita jaga stabilitas, duduk bersama cari solusi, bukan saling menyalahkan,” ujar Hendrik.
Sinyal Serius Pemprov Maluku: Investasi Harus Dilindungi
Kunjungan ini memberi pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan membiarkan investasi tersendat oleh konflik sosial yang berlarut-larut. PT. SIM yang bergerak di bidang pengolahan rempah-rempah dinilai sebagai pilar penting dalam mendongkrak ekspor daerah dan pertumbuhan ekonomi Maluku.
“Kami hadir bukan untuk seremonial. Kami hadir untuk menyelesaikan,” tandas Gubernur.
Penutup: Menuju Penyelesaian Permanen
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan rangkaian pertemuan informal dan diskusi ringan di beberapa titik di Kecamatan Kairatu, dan seluruh kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif, berkat pengamanan dari Polres dan Kodim SBB.
Masyarakat kini menaruh harapan besar bahwa hasil kunjungan ini akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret dan penyelesaian tuntas atas sengketa lahan dan persoalan tenaga kerja, demi kelanjutan investasi dan kesejahteraan warga Seram Bagian Barat.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar