Diduga Ada Aktivitas Pelangsiran BBM Subsidi di SPBU 14.261.557 Bukittinggi,Pengawas Yang Bernama Uni Wel Seolah-olah Kebal Hukum ,APH Diminta Periksa Distribusi Hingga Tera Pompa BBM

Diduga Ada Aktivitas Pelangsiran BBM Subsidi di SPBU 14.261.557 Bukittinggi,Pengawas Yang Bernama Uni Wel Seolah-olah Kebal Hukum ,APH Diminta Periksa Distribusi Hingga Tera Pompa BBM

Baca Juga

2 hari  lalu

Tim URC Satreskrim Polres Sijunjung Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Rp23 Juta, Pelaku Ditangkap Kurang dari Sehari

110 Intelijen Nasional

Bukittinggi, –kpk Tipikor.id Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik setelah awak media menemukan aktivitas yang dinilai mencurigakan di SPBU 14.261.557 yang berlokasi di Jalan By Pass Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 11.00 WIB.

Baca Juga

6 hari  lalu

KUNJUNGAN MENDADAK CAMAT SINJAI TENGAH DI KAROBBI, WARGA DESAK PELANTIKAN KADUS SESUAI HASIL SELEKSI*

22 Admin KPK

Dalam pantauan di lapangan, tampak sebuah kendaraan bak tertutup berada di area SPBU dan diduga menunggu antrean pengisian BBM jenis solar bersubsidi. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di SPBU tersebut.

Warga sekitar mengaku sering mengeluhkan stok solar subsidi yang cepat habis sehingga masyarakat yang berhak harus mengantre atau tidak memperoleh BBM sesuai kebutuhannya. Karena itu, masyarakat berharap adanya pemeriksaan menyeluruh agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Selain dugaan pelangsiran, masyarakat juga meminta instansi terkait memeriksa akurasi tera dispenser/pompa BBM di SPBU tersebut. Pemeriksaan tera penting untuk memastikan bahwa volume BBM yang keluar dari nozzle benar-benar sesuai dengan jumlah yang tercantum pada meter dispenser, sehingga tidak merugikan konsumen.

Pengawasan tera secara berkala merupakan bagian dari perlindungan konsumen dan bertujuan memastikan alat ukur memenuhi standar metrologi yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim KPK Tipikor.id sumbar