Tawarkan Gaji hingga Rp54 Juta di Rusia dan Armenia, Sindikat Perdagangan Orang di Jatim Diringkus

waktu baca 2 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 13:46 8 Korlip Nasional

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

 

SURABAYA – Iming-iming gaji fantastis di luar negeri masih menjadi senjata utama sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk menjerat korbannya. Sepanjang pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD), Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengamankan 29 tersangka dari 21 kasus berbeda.

Dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat (20/11/2026), Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa penindakan ini difokuskan untuk menyelamatkan masyarakat dari jerat pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Salah satu kasus yang menyita perhatian penyidik adalah upaya pemberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) menuju Rusia. Keduanya dijanjikan pekerjaan sebagai tentara dengan imbalan gaji Rp54 juta per bulan. Berkat kerja sama lintas instansi bersama Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi, rencana keberangkatan tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda.

Selain kasus Rusia, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum memaparkan adanya dugaan perekrutan ilegal terhadap 15 warga asal Lamongan untuk diberangkatkan ke Armenia.

“Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan dengan biaya keberangkatan yang dibebankan mencapai Rp75 juta,” jelas Kombes Pol Ganis.

Tak hanya ke Eropa, jaringan pelaku juga memanfaatkan media sosial untuk merekrut calon pekerja tujuan Jepang dengan tarif pemberangkatan Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang. Di sisi lain, polisi turut membongkar pengiriman asisten rumah tangga ilegal menuju Singapura dan negara-negara di Timur Tengah.

Secara keseluruhan, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka, sedangkan 13 perkara dengan 15 tersangka ditangani oleh Polres jajaran.

Kombes Pol Ganis menyatakan bahwa pengungkapan ini mencerminkan sinergitas aparat penegak hukum dalam menekan angka perdagangan orang. Para tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum berdasarkan UU Pemberantasan TPPO dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Masyarakat pun diingatkan agar tidak mudah terbuai tawaran kerja bergaji besar di media sosial tanpa prosedur resmi. Sumber berita: (Red Jaskurnia)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA