KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
JAKARTA — Ketimpangan penguasaan lahan dan berlarutnya sengketa agraria yang kerap membelit petani, nelayan, serta masyarakat adat mendorong Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) mempercepat penataan jaringan pelayanan hingga ke tingkat daerah. Upaya tersebut menjadi salah satu poin utama dalam diskusi penguatan sinergi legislasi antara Kepala BRAN Dedi Prasetyo dan Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selama ini, penanganan konflik agraria di lapangan kerap terkendala lemahnya integrasi data serta terbatasnya kewenangan operasional lembaga di tingkat tapak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, BRAN mengusulkan pembentukan delapan kantor regional yang ditopang oleh sistem data agraria terintegrasi sebagai bagian dari struktur kelembagaan permanen berstatus Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan, keberadaan kantor regional dan satu data agraria bertujuan memastikan setiap sengketa lahan diverifikasi secara objektif berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Dengan skema tersebut, jalur penyelesaian konflik diharapkan menjadi lebih terukur dan transparan bagi kelompok masyarakat rentan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dedi, Selasa (17/11/2026).
Dalam struktur yang dirancang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tersebut, fungsi pencegahan dan penyelesaian konflik ditempatkan dalam kedeputian tersendiri. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar penanganan sengketa lahan tidak hanya bersifat reaktif saat konflik memanas, tetapi juga mencakup mitigasi sejak tahap perencanaan ruang dan penataan aset.
Dukungan legislasi dari DPR RI diharapkan dapat memperkuat legitimasi dan daya jangkau BRAN dalam mengoordinasikan penyelesaian konflik lintas instansi, sehingga kepastian hukum atas ruang hidup masyarakat dapat segera dipulihkan. Sumber berita: (Red Jaskurnia)
Tidak ada komentar