APH DIDESAK BERTINDAK TEGAS, TERTIBKAN PELAKU USAHA DAN SUPPLIER PANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Praktisi Hukum H. Dondik Agung Subroto: Jangan Sampai Program Strategis Negara Menjadi Celah Peredaran Produk Pangan yang Tidak Memenuhi Standar
SIDOARJO, 9 November 2026 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah harus mendapatkan pengawasan serius, khususnya dalam aspek legalitas pelaku usaha, keamanan pangan, kualitas produk, dan sistem distribusi bahan baku.
Besarnya kebutuhan pangan untuk menyuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia dinilai berpotensi membuka celah masuknya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan apabila pengawasan terhadap produsen, distributor, dan supplier tidak dilaksanakan secara ketat.
Advokat dan praktisi hukum, H. Dondik Agung Subroto, S.H., M.H., mendorong aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dan instansi teknis terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok program MBG.
Negara Tidak Boleh Hanya Mengejar Kuantitas
Menurut Dondik, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang berhasil didistribusikan kepada penerima manfaat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan, kesehatan, mutu, dan legalitas.
“Jangan sampai program yang bertujuan mencerdaskan dan menyehatkan generasi bangsa justru membuka ruang bagi pelaku usaha yang mengabaikan standar keamanan pangan demi mengejar keuntungan ekonomi,” tegas Dondik dalam pandangan hukumnya.
Ia menilai bahwa kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar harus diimbangi dengan pengawasan yang terstruktur, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga penerimaan barang oleh SPPG.
Legalitas Supplier Harus Menjadi Perhatian Utama
Dondik menegaskan bahwa pelaku usaha yang memasok daging sapi, daging ayam, ikan, telur, susu, maupun produk pangan olahan harus memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan berdasarkan jenis produk dan kegiatan usahanya.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:
1. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan yang diwajibkan memilikinya.
2. Sertifikasi halal sesuai ketentuan dan tahapan kewajiban yang berlaku.
3. Izin edar bagi produk pangan yang berdasarkan peraturan wajib memiliki izin tersebut.
4. Standar sanitasi, higiene, dan pengendalian keamanan pangan.
5. Kejelasan identitas produsen, asal bahan baku, dan ketertelusuran produk.
6. Kesesuaian suhu penyimpanan dan distribusi, khususnya untuk daging dan ayam beku.
Menurutnya, persaingan harga yang sangat ketat dalam pengadaan bahan pangan tidak boleh mengorbankan keselamatan konsumen.
“Harga murah bukan berarti boleh mengabaikan kualitas. Supplier yang menawarkan harga kompetitif tetap wajib menjamin keamanan dan kesesuaian produk dengan spesifikasi yang diperjanjikan,” ujarnya.
APH Harus Hadir, Jangan Menunggu Timbulnya Korban
Dondik juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), dinas terkait, pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan dalam memastikan pengawasan berjalan efektif.
Pengawasan administratif dan teknis harus menjadi langkah awal. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penegakan hukum perlu dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
“Penegakan hukum jangan hanya bersifat reaktif setelah muncul persoalan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal agar potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum merugikan masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penertiban bukan berarti seluruh supplier harus diperlakukan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Pemeriksaan harus objektif, proporsional, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Konstruksi Hukum: Pelanggaran Dapat Menimbulkan Konsekuensi
Dari perspektif hukum, pengawasan terhadap pelaku usaha pangan memiliki landasan yang jelas.
Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta perubahannya.
Regulasi ini menjadi dasar pengaturan keamanan, mutu, dan pen
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar