Saumlaki,kpktipikor.id -Polemik Participating Interest (PI) 3 persen Blok Masela kembali memantik perhatian publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam respons defensif terhadap kritik publik, tetapi lebih fokus membangun fondasi daerah untuk menghadapi proyek strategis nasional tersebut, Jumat (22/5/2026)
Sorotan itu menguat setelah muncul berbagai narasi balasan terhadap kritik masyarakat yang dinilai tidak menyentuh substansi utama persoalan. Di tengah harapan besar terhadap manfaat ekonomi Blok Masela, publik justru menuntut langkah nyata dalam pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesiapan kelembagaan daerah.
“Kontrol publik jangan dianggap serangan. Kritik adalah vitamin pembangunan daerah,” tegas salah satu tokoh masyarakat Tanimbar kepada media ini.
Menurutnya, masyarakat tidak sedang berupaya melemahkan posisi tawar pemerintah daerah dalam pengelolaan PI 3 persen. Sebaliknya, kritik muncul karena publik ingin memastikan hak strategis masyarakat Tanimbar benar-benar dikelola secara serius, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang daerah.
Ia menilai ruang publik saat ini membutuhkan penjelasan yang jernih dan terukur, bukan perang opini yang justru membingungkan masyarakat. Pemerintah daerah diminta menjawab kritik dengan data, kebijakan, dan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau ada sorotan soal BUMD, SDM, atau kesiapan tata kelola, jawab dengan kerja nyata. Jangan sibuk membangun opini tandingan yang miskin solusi pembangunan,” katanya.
Polemik PI 3 persen, lanjutnya, seharusnya diarahkan pada agenda yang lebih substansial. Mulai dari penataan tata kelola BUMD, penguatan kapasitas SDM lokal, hingga pembentukan sistem pengawasan independen agar pengelolaan sektor migas berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, publik juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan generasi muda Tanimbar dalam agenda pembangunan pasca pengembangan Blok Masela. Pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan roadmap jangka panjang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Beberapa kalangan mengingatkan bahwa proyek strategis sebesar Blok Masela tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peluang pendapatan daerah.
Lebih dari itu, proyek tersebut harus menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja lokal, ekonomi masyarakat pesisir, serta kesiapan daerah menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang besar.
“Publik ingin melihat arah pembangunan yang jelas. Jangan habiskan energi pada polemik yang tidak produktif. Yang dibutuhkan masyarakat adalah visi besar dan kesiapan nyata menghadapi dampak ekonomi proyek Masela,” ujar sumber tersebut.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat tetap mengapresiasi ajakan menjaga kolaborasi dan stabilitas daerah. Namun mereka menegaskan bahwa kolaborasi yang sehat tidak boleh mematikan ruang kritik dan pengawasan publik sebagai bagian dari demokrasi dan kontrol sosial.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi lanjutan dari pihak terkait mengenai berkembangnya respons masyarakat tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan penghormatan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Polemik PI 3 persen kini bukan lagi sekadar perdebatan tentang hak pengelolaan migas. Lebih jauh, isu ini telah menjadi ujian besar bagi kesiapan tata kelola, kualitas kepemimpinan, dan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap masa depan Blok Masela.
Kaperwil Maluku
(Petrus. L. Watkaat)
Tidak ada komentar