Piutang Bagi Hasil Pajak Bengkulu Utara Capai Rp45,2 Miliar, Publik Tuntut Kepastian Realisasi

Bengkulu Utara, Kpktipikor.id – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025 mengungkapkan adanya piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp45.273.634.190,27 per 31 Desember 2025. Angka ini memicu pertanyaan serius di kalangan masyarakat mengenai kapan dana tersebut akan benar-benar diterima.

Nilai piutang tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2024, piutang bagi hasil pajak tercatat sebesar Rp30.059.668.791,37. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, angka tersebut bertambah Rp15.213.965.398,90 atau naik 50,61 persen.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polsek Kuantan Tengah Tindak Lanjut Laporan Layanan Kepolisian 110, Dua Rakit PETI Ditemukan Di Desa Pulau Kopung Sentajo

31 Tim investigasi nasional

Komponen piutang ini mencakup lima jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari kelima komponen tersebut, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi penyumbang terbesar.

Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara kini mempertanyakan status piutang yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. “Apakah piutang bagi hasil pajak ini hanya akan menjadi angka yang terus tercatat dan membengkak di laporan keuangan, atau ada kepastian kapan uang tersebut akan benar-benar masuk ke kas daerah?” demikian pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Penting dipahami bahwa piutang yang tercatat dalam laporan keuangan tidak berarti dana telah diterima. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan kejelasan publik mengenai:

Baca Juga

14 jam  lalu

Tampil Beda dengan Konsep Malam Hari, Gandrung Sewu 2026 Libatkan Sektor Transportasi Publik

15 Korlip Nasional

– Berapa nilai yang telah dibayarkan hingga saat ini?

– Berapa nilai yang masih tertunggak?

– Sejak kapan piutang tersebut mulai muncul dan menumpuk?

– Kapan sisa kewajiban akan dibayarkan?

Tanpa rincian dan jadwal yang jelas, sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah penyelesaian piutang ini berjalan efektif atau justru terus tertunda dari tahun ke tahun. Padahal, dana tersebut merupakan hak Kabupaten Bengkulu Utara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Kondisi ini menuntut penjelasan yang transparan dan rinci dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Masyarakat berhak mengetahui status penyaluran dana bagi hasil pajak ini agar tidak muncul ketidakjelasan mengenai besaran hak yang seharusnya diterima oleh Kabupaten Bengkulu Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr. H. Herwan Antoni, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan maupun penjelasan resmi terkait hal ini. Redaksi akan terus memantau perkembangan dan menyajikan tanggapan resmi segera setelah diterima dari pihak terkait. (DF)