Mencerminkan Aspirasi Warga: Fasilitas Jalan dan Pengawasan PT BSI di Banyuwangi Jadi Sorotan
KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI — Kondisi infrastruktur jalan perkampungan yang berada di sekitar kawasan operasional PT Bumi Suksesindo (PT BSI) kembali menjadi perhatian masyarakat setempat. Hingga pertengahan September 2026, sejumlah titik jalan di area pemukiman warga masih mengalami kerusakan parah.
Sebagai bentuk protes atas belum terealisasinya perbaikan, warga memasang spanduk serta menanam pohon pisang di tengah jalan yang berlubang.
Aksi penanaman pohon pisang tersebut merupakan ekspresi kekecewaan warga yang merasa dampak operasional tambang emas di wilayah mereka belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur publik yang memadai.
Warga menilai perbaikan jalan utama perkampungan seharusnya menjadi prioritas, mengingat akses tersebut vital bagi mobilitas harian dan perekonomian masyarakat lokal.
Keluhan masyarakat juga diiringi kritik tajam dari kalangan aktivis dan tokoh warga mengenai aspek tata kelola serta efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).
Beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemerintah daerah terhadap keberadaan tambang tersebut, serta mendorong adanya evaluasi menyeluruh atas kontribusi nyata perusahaan terhadap kesejahteraan daerah.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak PT Bumi Suksesindo menyatakan komitmennya untuk terus berkordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Dalam keterangan resminya, perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa program pengembangan masyarakat (PPM) dan penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku.
Pihak perusahaan juga menegaskan bahwa aktivitas operasionalnya senantiasa tunduk pada regulasi serta prinsip tata kelola korporasi yang baik. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan peran pemerintah daerah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan pihak pengelola kawasan.
Pemkab Banyuwangi menyatakan telah menjadwalkan koordinasi teknis bersama dinas terkait dan manajemen PT BSI guna memetakan prioritas perbaikan jalan yang menjadi keluhan utama warga.
Pemerintah daerah membantah isu keterlibatan personal pejabat dalam operasional perusahaan dan menegaskan bahwa seluruh bentuk kemitraan daerah dilakukan secara transparan dan berlandaskan hukum.
Kondisi ini menjadi momentum penting bagi semua pihak—baik pemerintah daerah, perusahaan, maupun masyarakat—untuk memperkuat dialog dan transparansi agar pembangunan di sekitar kawasan industri dapat dirasakan dampaknya secara adil dan berkelanjutan oleh warga sekitar. Sumber berita: (Red Jas)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar