DIDUGA PENYIMPANGAN TEKNIS PROYEK PENGAMANAN PANTAI KAUR, BWS SUMATERA VII AKAN DILAPORKAN HINGGA KE BPK RI DAN KOMISI V DPR RI
BENGKULU — Organisasi LSM Gerakan Reformasi Indonesia (GERINDO) Pimpinan Wilayah Provinsi Bengkulu berencana melaporkan dugaan penyimpangan teknis dan penurunan mutu material pada proyek strategis nasional pembangunan bangunan pengamanan pantai di Kabupaten Kaur. Laporan akan disampaikan kepada Dirjen Sumber Daya Air, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hingga Komisi V DPR RI.
Proyek yang bernilai lebih dari Rp14 miliar bersumber dari Dana APBN ini dilaksanakan oleh CV. Menara Baja Project. LSM GERINDO menduga kuat telah terjadi penyimpangan rencana teknis serta penurunan kualitas material yang dikhawatirkan memicu kegagalan struktur bangunan dalam menahan hantaman gelombang ekstrem Samudra Hindia, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan masyarakat pesisir.
Fungsi Vital yang Terancam
Dedi Rahmadi, Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Bengkulu LSM-GERINDO, menjelaskan bahwa bangunan pemecah gelombang atau breakwater memiliki fungsi sangat vital, yaitu memecah energi gelombang untuk melindungi Jalan Lintas Barat Sumatera serta pemukiman warga dari ancaman abrasi.
“Berdasarkan hasil observasi dan investigasi kami di lapangan, kami menduga telah terjadi deviasi teknis dan penurunan mutu material. Jika beton yang digunakan bermutu rendah, bangunan akan cepat hancur diterjang ombak dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Dedi saat dijumpai awak media, Senin (15/9/2026).
Indikasi Masalah Serius di Lapangan
Dijelaskan bahwa tim GERINDO telah mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, namun hingga saat ini belum menerima tanggapan. Dalam surat tersebut, pihaknya meminta klarifikasi dan mendesak agar BWS Sumatera VII segera melakukan pemeriksaan mendadak serta uji tekan beton secara independen melalui metode core drill test.
Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan sejumlah indikasi masalah serius di lokasi:
– Blok kubus beton tampak mengalami kerusakan struktural dini sebelum dipasang
– Bagian sudut-sudut kubus beton terlihat keropos, retak, dan mudah gumpil
– Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah pada desain campuran semen (mix design)
– Tata kelola material di lokasi dinilai mengabaikan faktor risiko lingkungan
“Kondisi ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan fungsional dari konsultan supervisi serta lemahnya kontrol kualitas harian di lapangan,” tegas Dedi.
Jika tidak ada tanggapan dan langkah perbaikan yang memadai, GERINDO akan menindaklanjuti laporan ini ke Menteri PUPR, Dirjen SDA, hingga BPK RI agar segera dilakukan pemeriksaan dan audit. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan keuangan negara dan keselamatan masyarakat sekitar pantai.
Pentingnya Proyek Demi Hajat Hidup Banyak Orang
Iryanto, tokoh masyarakat Bengkulu, menyampaikan hal senada. Menurutnya, proyek ini bertujuan utama menahan hempasan ombak, mengurangi dampak abrasi, serta melindungi permukiman nelayan dan infrastruktur di pesisir Kaur.
“Ini sangat penting dan harus dikerjakan secara maksimal. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, mengingat ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Iryanto.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi untuk mendapatkan tanggapan dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera VII masih terus diupayakan.
Reporter : RED
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar