Buah dalam Video Disebut Tak Sempat Disajikan, SPPG 3 Lahusa Klaim Langsung Ganti dan Perketat Pengawasan
NIAS SELATAN —kpktipikor.id Beredarnya video yang memperlihatkan dugaan buah tidak layak konsumsi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG 3 Lahusa memicu perhatian masyarakat. Persoalan tersebut kini mendapat klarifikasi dari pihak pengelola yang menyatakan bahwa buah sebagaimana terekam dalam video tidak sempat disajikan kepada peserta didik.
Klarifikasi itu menjadi penting karena program MBG menyasar anak-anak sekolah, sehingga kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga makanan diterima peserta didik merupakan aspek yang tidak dapat ditoleransi apabila luput dari pengawasan.
Buah Disebut Sudah Diganti Sebelum Disajikan
Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan langsung yang disebut telah dilakukan di lokasi, pihak terkait menyampaikan bahwa ketidaksempurnaan buah tersebut diketahui oleh petugas sebelum makanan dibagikan kepada peserta didik.
Buah yang dinilai kurang layak kemudian disebut langsung dipisahkan dan diganti dengan stok buah lain yang masih segar dan layak konsumsi.
Dengan demikian, pihak pengelola membantah adanya makanan berupa buah yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan peserta didik.
Namun, fakta bahwa buah tersebut sempat terekam dalam proses persiapan tetap menjadi catatan penting. Sebab, pengawasan dalam program penyediaan makanan bagi anak seharusnya tidak hanya berhenti pada tindakan mengganti bahan yang bermasalah, tetapi juga memastikan seluruh rantai penyediaan pangan memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Stok Makanan Diperiksa Ulang
Pihak pengelola SPPG 3 Lahusa juga menyatakan telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sisa stok buah dan bahan makanan yang tersedia.
Bahan makanan yang dinilai kurang layak disebut telah disisihkan dan diganti dengan bahan baru. Selain itu, pengawasan pada tahapan penerimaan bahan pangan, pengecekan kualitas, hingga proses penyajian diklaim diperketat.
Langkah tersebut patut diapresiasi apabila benar-benar diterapkan secara konsisten.
Sebab, persoalan utama dalam penyediaan makanan bergizi bukan sekadar memastikan makanan tersedia, tetapi memastikan makanan tersebut aman, layak, higienis, bergizi, dan memenuhi standar sebelum dikonsumsi anak-anak.
Belum Ada Laporan Peserta Didik Mengalami Gangguan Kesehatan
Pihak pengelola juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan peserta didik yang mengonsumsi buah dalam video tersebut maupun mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan dari program MBG di SPPG 3 Lahusa.
Keterangan ini penting untuk membedakan antara temuan bahan pangan yang dinilai kurang layak sebelum disajikan dengan kasus makanan yang benar-benar telah dikonsumsi dan menyebabkan gangguan kesehatan.
Meski demikian, tidak adanya laporan gangguan kesehatan bukan berarti aspek pengawasan dapat diabaikan.
Justru kejadian tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan mekanisme pemeriksaan bahan makanan berjalan ketat sejak bahan diterima dari pemasok hingga makanan didistribusikan kepada peserta didik.
Tokoh Masyarakat: Jangan Reaktif, Evaluasi Sistem Pengawasan
Di tengah munculnya usulan agar SPPG 3 Lahusa ditutup, tokoh masyarakat setempat, Faudunasokhi Buulolo alias Pak Santho Buulolo, mengambil sikap berbeda.
Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus memperbaiki sistem pengawasan daripada menghentikan layanan yang setiap hari menyediakan makanan bergizi bagi ribuan anak.
«“Langkah yang tepat saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki sistem pengawasan, bukan menutup layanan yang setiap hari menyalurkan gizi bagi ribuan anak di wilayah ini.”»
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
Menurutnya, orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, maupun insan pers dapat dilibatkan dalam pengawasan secara terbuka agar proses penyediaan makanan dapat diketahui publik.
«“Kami mengundang semua pihak — baik perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, maupun insan pers — untuk turut mengawasi langsung proses penyiapan makanan guna menjamin transparansi dan kepercayaan bersama.”»
Potensi Positif: Kritik Publik Bisa Menjadi Instrumen Pengawasan
Jika dilihat secara lebih luas, munculnya video dan kritik masyarakat sebenarnya dapat menjadi instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan program MBG.
Program yang menggunakan sumber daya negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak membutuhkan pengawasan berlapis. Pemerintah, pengelola SPPG, sekolah, orang tua, masyarakat, serta aparat terkait memiliki kepentingan yang sama: memastikan makanan yang diterima anak benar-benar aman dan memenuhi standar.
Karena itu, kritik terhadap kualitas makanan tidak semestinya langsung dipandang sebagai upaya untuk menjatuhkan program. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem.
Di sisi lain, informasi yang belum terverifikasi juga tidak seharusnya langsung disimpulkan sebagai kasus keracunan atau kegagalan total program.
Dalam konteks SPPG 3 Lahusa, fakta yang perlu dipastikan adalah apakah buah tersebut memang tidak layak konsumsi, pada tahap mana pemeriksaan dilakukan, mengapa buah tersebut dapat masuk ke dalam proses persiapan, serta apakah prosedur pengendalian mutu telah dijalankan sesuai ketentuan.
Jangan Berhenti pada Klarifikasi
Klarifikasi pengelola merupakan bagian penting dalam pemberitaan yang berimbang. Namun, dari perspektif kepentingan publik, persoalan tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa buah telah diganti.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem pencegahan bekerja.
Apakah setiap bahan yang masuk diperiksa dan dicatat? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kualitas? Apakah terdapat standar tertulis mengenai buah yang dinyatakan layak atau tidak layak? Bagaimana mekanisme penanganan apabila ditemukan bahan bermasalah? Dan apakah pengawasan dilakukan secara rutin serta terdokumentasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian melalui pernyataan, tetapi juga melihat adanya sistem pengawasan yang dapat diverifikasi.
Pemerintah dan Badan Gizi Nasional Perlu Memastikan Standar Berjalan
Program MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima penerima manfaat.
Perhatian publik terhadap SPPG 3 Lahusa seharusnya menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan, bukan saling menyalahkan.
Pengelola SPPG perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar. Sekolah dan orang tua dapat menjadi mata tambahan dalam pengawasan. Sementara pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki posisi penting untuk memastikan standar penyelenggaraan program benar-benar diterapkan di lapangan.
Apabila ditemukan kekurangan, perbaikan harus dilakukan secara terbuka dan terukur.
Kepentingan Anak Harus Menjadi Prioritas
Pada akhirnya, polemik mengenai buah dalam video tersebut seharusnya tidak menggeser tujuan utama program MBG, yakni memberikan makanan yang aman dan bergizi kepada anak-anak.
Masyarakat membutuhkan dua hal sekaligus: program MBG yang berjalan dan pengawasan yang kuat.
Menutup layanan tanpa evaluasi yang proporsional berpotensi menghilangkan manfaat program bagi ribuan anak. Sebaliknya, membiarkan kelemahan pengawasan tanpa perbaikan juga berisiko menurunkan kepercayaan publik dan, yang lebih penting, dapat membahayakan penerima manfaat apabila masalah serupa terjadi kembali.
Karena itu, langkah paling konstruktif adalah memastikan setiap kritik diperiksa berdasarkan fakta, setiap kekurangan diperbaiki, dan setiap proses penyediaan makanan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihak pengelola SPPG 3 Lahusa sendiri menyatakan mengapresiasi perhatian masyarakat serta menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
(Sadawa)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar