Dugaan Keberpihakan Aparat dan Sengketa Lahan di Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Pulo Rao

waktu baca 2 menit
Rabu, 29 Jul 2026 05:16 12 Admin KPK

KPK tipikor.di

Posi-Posi Rao – Sejumlah pihak menyampaikan keprihatinan terkait penanganan sengketa lahan yang melibatkan Hans Piter Labage di Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Pulo Rao.

 

Menurut keterangan dari pihak pelapor, Kepala Desa Posi-Posi Rao, Jusman,makiengung bersama Kapolpos Kecamatan Pulo Rao, Rais, Rivai diduga menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang dituduh melakukan penyerobotan lahan milik Hans Piter Labage. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai netralitas aparat dalam penyelesaian persoalan yang sedang berlangsung.

 

Pihak pelapor berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap dugaan tersebut, serta memastikan seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Selain itu, masyarakat mengharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengedepankan penyelesaian secara adil, menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi, dan menghormati proses hukum.

 

Rilis ini disampaikan sebagai bentuk permintaan agar persoalan tersebut mendapat perhatian dari pihak berwenang. Semua pihak yang disebutkan tetap berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan atas dugaan yang disampaikan.

Wartawan. Arnol wiherRILIS PERS

 

Dugaan Keberpihakan Aparat dan Sengketa Lahan di Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Pulo Rao

 

KPK tipikor.di

Posi-Posi Rao – Sejumlah pihak menyampaikan keprihatinan terkait penanganan sengketa lahan yang melibatkan Hans Piter Labage di Desa Posi-Posi Rao, Kecamatan Pulo Rao.

 

Menurut keterangan dari pihak pelapor, Kepala Desa Posi-Posi Rao, Jusman, bersama Kapolpos Kecamatan Pulo Rao, Rais, diduga menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang dituduh melakukan penyerobotan lahan milik Hans Piter Labage. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai netralitas aparat dalam penyelesaian persoalan yang sedang berlangsung.

 

Pihak pelapor berharap agar pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap dugaan tersebut, serta memastikan seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Selain itu, masyarakat mengharapkan semua pihak yang terlibat dapat mengedepankan penyelesaian secara adil, menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi, dan menghormati proses hukum.

 

Rilis ini disampaikan sebagai bentuk permintaan agar persoalan tersebut mendapat perhatian dari pihak berwenang. Semua pihak yang disebutkan tetap berhak memberikan klarifikasi atau tanggapan atas dugaan yang disampaikan.

Wartawan. Arnol wiher

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA