Pemkab Sukabumi Gelar Upacara Harkitnas ke-118, Tekankan Perlindungan Generasi Muda di Era Digital

SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (20/5/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar.

Baca Juga

4 hari  lalu

MAS Bhabin Sidomukti Aipda Nanang Sumantri S.H. Gelorakan Peddal Kamtibmas DDS Sobo Kampung, Tanamkan Cinta Lingkungan Dan Persatuan Sejsk Dini

17 Intelijen Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Viada Hafid yang menekankan pentingnya menjaga semangat kebangkitan nasional di tengah tantangan era digital.

Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional yang berakar dari lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 menjadi simbol perubahan perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ratusan Warga Demo Depan kantor Gubernur, Desak Copot Kadis PU Tejo Dugaan Skandal Perselingkuhan

26 Admin KPK

“Semangat 1908 adalah tonggak di mana perjuangan bangsa mulai melampaui sekat-sekat kedaerahan demi kedaulatan yang bermartabat,” ujar Bupati saat membacakan sambutan menteri.

Ia mengatakan, tantangan bangsa saat ini telah bergeser, dari perjuangan merebut kemerdekaan wilayah menjadi menjaga kedaulatan informasi dan ruang digital.

Tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, disebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan generasi muda di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media digital.

Pemerintah, lanjutnya, telah menjalankan sejumlah program strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.

Dalam amanat tersebut, isu perlindungan anak di ruang digital turut menjadi perhatian utama melalui penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026 ialah penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi.

“Kita ingin memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa tumbuh di ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai usia perkembangan mereka,” katanya.

Melalui momentum Harkitnas, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, serta meningkatkan literasi digital demi mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

( Smail s)