BOMBASTIS! Pengadaan MEJA BILIAR DPRD SUMSEL HARGA Rp486,9 JUTA – PEMBOROSAN TERBUKA ATAU KORUPSI YANG DISAMARKAN?
Palembang, 9 Maret 2026 – KPK Tipikor id sumsel.Gelombang kritik menyambar rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, yang tercatat dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun anggaran 2026 dengan total pagu mencapai Rp486,9 juta.
Rincian yang mengungkapkan ketidakadilan alokasi anggaran menunjukkan satu unit untuk rumah dinas Ketua DPRD dianggarkan Rp151 juta, sementara unit kedua untuk Wakil Ketua III bahkan mencapai Rp335,9 juta – angka yang membuat banyak pihak mengernyitkan kening dan menilai tidak masuk akal.
Aktifis GPP-PAN PROV Sumsel Dody Almira, yang menjadi salah satu suara kritis terkait isu ini, tidak menyembunyikan keprihatinannya yang mendalam. “Ini jelas pemborosan yang terang-terangan! Urgensi pembelian meja biliar bagi pimpinan DPRD Sumsel itu apa? Sementara kegiatan wakil rakyat setiap hari sudah padat dengan agenda kerja, tapi mereka malah sibuk merencanakan fasilitas hiburan dengan harga fantastis!” tegas Dody saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, harga ratusan juta rupiah untuk satu meja biliar sungguh luar biasa dan berpotensi menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat. Lebih dari itu, dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan uang rakyat hasil kumpulan dari berbagai sumber pendapatan daerah.
“Karena itu penggunaannya harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat! Jangan sampai uang rakyat yang susah payah dikumpulkan justru digunakan untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat langsung bagi rakyat, bahkan cuma untuk kesenangan segelintir orang!” tukasnya dengan nada menegangkan.
Dody bahkan menilai bahwa jika perencanaan anggaran benar-benar berdasarkan kebutuhan prioritas, pengadaan semacam ini tidak seharusnya muncul dalam daftar belanja pemerintah daerah sama sekali. “Kalau dilihat dari skala prioritas, ini bahkan tidak masuk kebutuhan tersier bagi lembaga legislatif! Lebih terlihat seperti mengikuti hawa nafsu saja dan sama sekali tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang susah!” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik proyek ini, terutama terkait pihak rekanan yang akan menangani pengadaan. Transparansi mutlak diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang semakin menguat dan menyatakan bahwa ini bisa jadi bentuk korupsi yang disamarkan. “Kalau perencanaan benar-benar berdasarkan kebutuhan, tentu pengadaan seperti ini tidak akan muncul! Ini yang kemudian menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu, bahkan bisa jadi ada permainan tangan yang tidak kita ketahui!” ungkapnya.
Sebagai alternatif, Dody mengusulkan agar sebagian gaji para pejabat tersebut lebih baik disalurkan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. “Mereka bukan pejabat yang memiliki kekuasaan absolut, mereka adalah wakil rakyat yang diberi amanah oleh masyarakat! Seharusnya lebih peduli terhadap kondisi rakyat saat ini yang masih banyak kesusahan, bukan malah memikirkan fasilitas pribadi yang tidak penting!” tandasnya.
Wacana yang kini menjadi perbincangan luas dan hangat di tengah masyarakat Sumsel membuat banyak pihak menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan ekonomi bagi kelompok yang membutuhkan, bukan fasilitas hiburan yang dinilai sangat tidak mendesak.
Editor: KA Biro Kota Palembang
Penulis: Dody Ismanto SH
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar