Blok Masela Memanas: Orator Tanimbar Guncang Jakarta, Desak SKK Migas dan Inpex Buka-bukaan!
Jakarta, Kpktipikor.id -Suasana di depan kantor SKK Migas, Selasa (24/2/2026), tak lagi sekadar formalitas penyampaian aspirasi. Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar datang membawa satu pesan tegas: Blok Masela bukan ladang angka-angka di atas kertas, tetapi tanah hidup masyarakat adat.
Aksi itu menjadikan Blok Masela, proyek gas raksasa berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), kembali berada di pusaran sorotan tajam. Bukan semata tentang investasi triliunan rupiah, bukan sekadar target produksi LNG, melainkan soal keadilan, transparansi, dan keberanian negara berdiri di sisi rakyatnya sendiri.
Di balik megahnya narasi ketahanan energi nasional, masyarakat Tanimbar mempertanyakan satu hal mendasar: siapa yang benar-benar menikmati manfaat proyek ini? “Jangan Jadikan Kami Penonton di Tanah Sendiri!”
Dikelola oleh Inpex Corporation bersama mitra konsorsium, Blok Masela diproyeksikan menjadi tulang punggung energi Indonesia timur. Namun bagi masyarakat adat Tanimbar, proyeksi itu belum sepenuhnya menjawab kegelisahan di lapangan.
Alo Awawata, sebagai satu-satunya narasumber dalam aksi tersebut, berbicara lugas dan tanpa tedeng aling-aling.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami tidak anti-investasi. Tapi kami menuntut keterlibatan nyata. Tenaga kerja lokal harus diprioritaskan, pengusaha daerah harus diberi ruang, dan nilai-nilai adat harus dihormati dalam setiap tahap proyek,” tegasnya.
Menurut Alo, pembangunan tanpa pelibatan masyarakat adat hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
“Jangan sampai kami hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Tiga Desakan yang Tak Bisa Diabaikan
Aliansi menyampaikan tiga tuntutan yang disebut sebagai fondasi keadilan pembangunan di Tanimbar:
Satu: Evaluasi menyeluruh pelaksanaan proyek oleh SKK Migas untuk memastikan prinsip tata kelola yang baik (good governance) benar-benar berjalan, bukan sekadar jargon.
Dua: Transparansi dalam penunjukan kontraktor dan subkontraktor, guna menutup celah konflik kepentingan dan praktik eksklusif.
Tiga: Skema afirmatif terukur bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal, agar ekonomi daerah bertumbuh bersama proyek, bukan tertinggal di belakangnya.
Tuntutan ini, kata Alo, bukan permintaan berlebihan. Ia menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab moral negara terhadap masyarakat di wilayah penghasil.
Ujian Besar Tata Kelola Energi Nasional
Blok Masela kini berdiri di persimpangan: antara ambisi energi nasional dan tuntutan keadilan lokal. Jika tata kelola dilakukan secara transparan dan inklusif, proyek ini bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia timur.
Namun bila ruang partisipasi publik dipersempit, risiko ketegangan sosial bukan mustahil terjadi dan itu dapat memengaruhi stabilitas investasi jangka panjang.
Isu transparansi SKK Migas, akuntabilitas operator, serta perlindungan hak masyarakat adat kini menjadi pusat perhatian. Blok Masela tidak lagi sekadar proyek migas; ia telah berubah menjadi cermin integritas tata kelola negara.
Hingga berita ini diturunkan, media ini belum memperoleh keterangan resmi dari SKK Migas maupun Inpex Corporation terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan komprehensif.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar