Karhutla Meluas hingga Papua dan NTT, Reforma Agraria Dinilai Jadi Kunci Pencegahan Struktural

waktu baca 2 menit
Jumat, 20 Nov 2026 16:21 5 Korlip Nasional

KPK TIPIKOR INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI

 

JAKARTA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan pergeseran pola yang semakin kompleks. Dengan total luas area terdampak mencapai 355.390 hektare, titik rawan karhutla tidak lagi mendominasi Sumatra dan Kalimantan, tetapi mulai meluas ke wilayah timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga beberapa daerah di Pulau Jawa.

Merespons dinamika tersebut, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, mengajak para pemangku kepentingan untuk meninjau ulang efektivitas strategi mitigasi yang berjalan selama ini. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi strategis lintas lembaga di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam diskusi yang mempertemukan unsur Polri, Kementerian Kehutanan, BMKG, akademisi, dan tokoh masyarakat itu, Dedi menegaskan bahwa pendekatan represif berupa penegakan hukum dan penertiban konsesi perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola lahan dari hulu.

“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pembenahan tata kelola agraria dan inovasi pencegahan juga harus diperkuat,” kata Dedi. Ia menjelaskan, ketidakpastian status penguasaan tanah dan sengketa lahan yang berlarut-larut kerap menjadi pemicu kerentanan kawasan terhadap perusakan lingkungan maupun pembakaran lahan.

Melalui kerangka reforma agraria, negara hadir untuk memberikan kepastian hak atas tanah sekaligus menata pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab. Dedi menilai langkah struktural ini penting agar persoalan agraria tidak terus bermuara pada konflik sosial dan bencana ekologis tahunan.

Lebih lanjut, kebijakan tata kelola tersebut juga diarahkan untuk selaras dengan kerangka konstitusional dan visi pembangunan nasional, yakni Astacita Presiden Prabowo Subianto, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke tataran teknis, Kepala BRAN mendorong percepatan integrasi satu data agraria serta pemetaan presisi terhadap wilayah rawan karhutla. Ia pun mengingatkan agar seluruh pihak tidak bersikap reaktif menunggu bencana terjadi, melainkan memulai mitigasi berkelanjutan demi melindungi kelestarian lingkungan dan keselamatan generasi masa depan. Sumber berita: Red Jaskurnia

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA