Kapolda Sumsel Tata Ulang Ribuan Sumur Minyak Rakyat di Hindoli, Targetkan Jadi Percontohan Nasional
MUBA,kpktipikor.ID – Sinergi lintas instansi terus diperkuat untuk menertibkan aktivitas sumur minyak masyarakat di kawasan Hindoli, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
Penataan kawasan dilakukan melalui inspeksi langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Santana, S.I.K., M.H.C.A., bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Pertamina, TNI, Kejaksaan, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Muba, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak rakyat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah good mining practice.
Kapolda Sumsel menegaskan, kawasan Hindoli selama ini menjadi perhatian serius karena terdapat ribuan sumur rakyat yang belum sepenuhnya menerapkan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan.
Selain itu, kawasan ini juga kerap memicu konflik sosial dan marak menjadi tempat peredaran narkoba.
“Kondisi ini tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tapi juga menimbulkan persoalan sosial dan gangguan kamtibmas,” ujar Irjen Pol. Rony Santana.
Ia menjelaskan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi dasar hukum untuk memberi ruang kepada masyarakat mengelola sumur secara legal dan tertib.
“Peraturan ini adalah payung hukumnya. Masyarakat tidak dilarang, tapi harus dikelola secara legal, tertib, dan aman,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan, lahan seluas 159 hektare yang telah dilepaskan pihak Hindoli kini mulai ditata secara bertahap. Ke depan, pengelolaannya akan dikoordinir melalui koperasi yang ditunjuk dan dipercaya Pemerintah Daerah (Pemda).
Menjawab pertanyaan awak media mengenai apakah seluruh lahan Hindoli yang telah dilepaskan nantinya akan dikelola oleh PT Petro Muba beserta koperasi di bawah naungannya, Kapolda memberikan penegasan.
“Benar, semuanya akan ditata kelola dengan baik sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Irjen Pol. Rony Santana.
Dalam sesi wawancara tersebut, Kapolda juga mempersilakan awak media dari kpktipikor (Metran S.E) untuk menggali keterangan lebih lanjut secara langsung kepada Bupati Muba dan perwakilan SKK Migas.
SKK Migas didorong untuk segera menginvestigasi pihak-pihak penanggung jawab, yakni PT Petro Muba, Koperasi Rezeki Bersama, dan PT Keban Berka Energi.
Menurut temuan lapangan, ada zona tempat kerja yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) standar Pertamina, sering terjadi kebakaran, bahkan ada salah satu koperasi yang tidak memiliki racun api sebagai alat keselamatan kerja, serta dokumen yang belum lengkap.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan SKK Migas menyatakan semua masukan akan dievaluasi.
“Semuanya akan dievaluasi. Terima kasih pak atas masukannya,” ujar perwakilan SKK Migas Sumbagsel.
Kapolda Sumsel berharap seluruh pihak memiliki persepsi yang sama dalam penataan kawasan Hindoli.
“Harapan kita semua punya persepsi yang sama. Kawasan ini harus dikelola sesuai prosedur dan kaidah pertambangan yang benar,” ujar Irjen Pol. Rony Santana.
Ia juga berharap Hindoli bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain.
“Selain wilayah Hindoli, kita harapkan bisa jadi percontohan nasional,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Santana, S.I.K., M.H.C.A., Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumsel Kombes Pol. Roni Bonic, Dandim 0401/Muba Letkol Inf. Dimas Kurniawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba Kiki Yonata, S.H., M.H., Perwakilan DPRD Muba Ferry Yusmedi, Bupati Musi Banyuasin H. Muhammad Toha beserta jajaran, Kepala SKK Migas Area Sumbagsel Bambang, General Manager Zona 4 Regional 1 Sumatera PT Pertamina EP Heru Iranto, Direktur Utama PT Petro Muba Khafafi, Para pekerja pengelola sumur masyarakat, serta masyarakat Keluang.
Writer:metran
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar