Unit Tipikor Polres Lampung Barat Usut Dugaan Pungutan Komite di SDN 1 Puramekar

LAMPUNG BARAT media kpktipikor.id ,(jum,at 17 April 2026) Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lampung Barat bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penarikan uang komite di SDN 1 Puramekar, Kecamatan Gedung Surian.

Baca Juga

5 jam  lalu

Higienitas Diklaim Terjaga, Distribusi MBG di Lahusa Masih Timpang: Siapa Bertanggung Jawab?

7 Korwil Nias

Langkah penyelidikan ini merupakan respons atas laporan masyarakat (Dumas) yang masuk ke pihak kepolisian.

Rangkaian Penyelidikan
Proses penegakan hukum telah memasuki tahap pemeriksaan lapangan dan pendalaman keterangan. Berikut adalah kronologi tindakan yang telah dilakukan Unit Tipikor Polres Lampung Barat:

Selasa, 15 April 2026: Tim Unit Tipikor Polres Lampung Barat telah melakukan pemeriksaan fisik bangunan sekolah di SDN 1 Puramekar. Dalam kesempatan yang sama, tim juga telah memintai keterangan dari sejumlah wali murid terkait kebijakan penarikan uang komite di sekolah tersebut.

Baca Juga

1 hari  lalu

​Diduga Tak Transparan Kelola Dana BOS, Komite SDN 2 Pura mekar Kecamatan Gedung surian Sebut Pencairan Anggaran Cacat Hukum

13 Admin KPK

Jumat, 17 April 2026: Pemeriksaan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Unit Tipikor memanggil dan memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

Penegasan Pihak Kepolisian
Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lampung Barat menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan ini dilakukan guna melakukan sinkronisasi data dan memastikan regulasi mana yang diduga telah dilanggar.

“Hari ini, Jumat (17/4), kami telah memeriksa pihak dari Dinas Pendidikan. Langkah ini kami ambil guna memastikan aturan-aturan yang dilanggar dalam pengelolaan dana BOS maupun kebijakan uang komite di SDN 1 Puramekar tersebut,” ujar Kanit Tipikor kepada awak media.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan dari berbagai pihak untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Fokus utama penyelidikan adalah untuk memastikan apakah ada kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di sekolah tersebut.

(Nagario)