PRIMA DMI Makassar Prihatin Potongan Pidato Tanpa Konteks

MAKASSAR, kpktipikor.id-Ketua Pengurus Relawan Indonesia Maju (PRIMA) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Makassar, Asrijal Syahruddin, menyampaikan keprihatinan mendalam atas beredarnya potongan pidato mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di ruang digital yang dinilai tidak utuh.

Menurutnya, penyebaran informasi secara parsial tersebut berpotensi besar menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.

“Kami prihatin melihat potongan pidato yang memuat istilah ‘mati syahid’ tersebar luas tanpa disertai konteks yang lengkap. Kondisi ini dapat memicu pembentukan opini publik yang tidak proporsional terhadap maksud asli pernyataan tersebut,” ujar Asrijal dalam keterangannya, Rabu (15/04/2026).

Asrijal menegaskan bahwa ketika sebuah pernyataan dilepaskan dari konteks pembicaraannya, makna sebenarnya bisa menjadi kabur. Publik yang hanya melihat potongan tersebut tidak akan memperoleh gambaran utuh, sehingga berisiko menimbulkan persepsi yang keliru.

Lebih jauh, ia meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak tokoh secara menyeluruh. Ia menilai, selama ini Jusuf Kalla dikenal sebagai figur nasional yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai upaya penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di Indonesia.

Ingatkan Hukum dan UU ITE

Dalam kesempatan tersebut, Asrijal juga mengingatkan bahwa aktivitas di ruang digital tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Penyebaran informasi yang tidak utuh atau berpotensi menyesatkan perlu disikapi dengan kehati-hatian.

“Kita harus sadar bahwa ada regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam KUHP. Menyebar informasi yang tidak jelas kebenarannya atau dipotong-potong tentu memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.

Oleh karena itu, Asrijal mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam menerima serta membagikan informasi. Ia menekankan pentingnya melakukan verifikasi dan memahami konteks secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.

“Literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu lengkap dan benar. Memastikan kebenaran dan konteks adalah langkah penting untuk menjaga kualitas ruang publik yang sehat dan kondusif,” pungkasnya.