Warga Desa Spaha Desak Inspektorat TTS Buka Hasil Audit, Dugaan Korupsi Kian Menguat
KOLBANO , – Warga masyarakat Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kembali menyuarakan kekecewaan dan kecurigaan mereka terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten TTS. Hal ini terkait hasil pemeriksaan (audit) terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan keuangan desa yang hingga memasuki bulan kelima, belum juga membuahkan kejelasan atau diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (04/05/2026), tokoh masyarakat Ande Taneo menegaskan bahwa masyarakat merasa kecewa jika lembaga pengawasan justru diduga melindungi oknum yang menyalahgunakan uang negara.
“Percuma saja Inspektorat ada jika justru melindungi para koruptor. Uang pemerintah itu adalah uang rakyat yang seharusnya dinikmati masyarakat, tapi sampai saat ini kami belum melihat kerja nyata. Kami duga jangan-jangan Inspektorat sudah ‘kemasukan angin’ atau terpengaruh kepentingan tertentu sehingga hasil audit atau LHP tak kunjung keluar,” ujar Ande Taneo dengan nada emosi.
Lebih jauh Ande menjelaskan, dugaan penyelewengan di Desa Spaha dinilai sangat jelas terlihat oleh mata kepala sendiri oleh warga. Mulai dari pembangunan jalan rabat beton yang dinilai tidak sesuai spesifikasi, hingga dugaan pungutan liar seperti pungutan batu, air, dan pasir yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
“Pengelolaan BUMDes pun tidak berjalan. Padahal kami sudah melakukan pembelaan (pulbaket) dan melaporkan hal ini ke beberapa Aparat Penegak Hukum (APH), namun hasilnya nihil. Kami menunggu Inspektorat bertindak tegas,” tambahnya.
Ande juga mempertanyakan peran Komisi I DPRD TTS. “Saya sebagai masyarakat kecil ingin bertanya, apakah Komisi satu tidak bisa mengambil langkah tegas atau melakukan desakan agar Inspektorat bisa mempercepat keluarnya hasil audit tersebut?” tanyanya.
Hingga saat ini, masyarakat menilai Inspektorat Kabupaten TTS masih bersikap diam dan membisu. “Jangan sampai Inspektorat TTS sudah diamankan atau terima suap sehingga sudah lima bulan pun belum ada hasil LHP yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegaskannya.
Senada dengan hal itu, Simon Taneo juga mengecam keras lambannya proses audit. Ia memberikan ultimatum kepada pihak berwenang.
“Jika dalam minggu ini hasilnya belum ada atau tidak ada kejelasan, kami siap turun ke jalan. Kami warga akan mendatangi kantor Inspektorat untuk mempertanyakan secara langsung, proses audit ini sudah sejauh mana,” tegas Simon dengan lantang.
Jawaban Inspektorat Dinilai Tidak Masuk Akal
Diketahui, sebelumnya Komisi I DPRD TTS saat dikonfirmasi menyatakan masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar proses selanjutnya bisa berjalan sesuai data. Hal senada juga disampaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS yang menyebut masih menunggu hasil audit tersebut.
Namun, ketika awak media mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten TTS, Yune Koy, jawaban yang diterima justru memicu kemarahan baru.
“Selamat malam Bapak. Ijin saya konfirmasikan dgn tim yang lakukan audit di desa Spaha, Saya cek dulu pada teman yg lakukan audit Bapak,” demikian isi balasan pesan dari Yune Koy.
Melihat jawaban tersebut, Simon Taneo menilai hal itu sangat tidak masuk akal dan tidak profesional.
“Bagaimana mungkin seorang Sekretaris di kantor Inspektorat tidak mengetahui proses audit yang dilakukan oleh bawahannya sendiri? Jawaban ini membuat masyarakat sangat geram,” ungkapnya.
Simon menegaskan, pada hari Senin mendatang, massa warga kembali akan datang ke kantor Inspektorat. Mereka menuntut kejelasan status audit, mengingat permasalahan ini tidak hanya soal jalan rabat beton, tetapi juga menyangkut dugaan pungutan liar dan pengelolaan BUMDes yang sangat memprihatinkan.
“Bahkan dua kapal yang dibeli menggunakan dana BUMDes kondisinya sudah rusak berat dan tidak bermanfaat sama sekali. Ini yang kami pertanyakan. Jangan lindungi para koruptor penggarong uang rakyat!” serangnya menutup pembicaraan.
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar