Upacara Empat Hari Besar Nasional Pemkab Jombang Disorot:* *Jam Karet Akibatkan Peserta Kelelahan hingga Tumbang Perlu Adanya Koordinasi Yang Matang*
Jombang, Pelaksanaan Upacara Peringatan Empat Hari Besar Nasional yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jombang di Lapangan Pemkab Jombang menuai sorotan tajam. Kegiatan kenegaraan yang seharusnya menjadi cermin keteladanan, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap nilai kebangsaan justru menyisakan kekecewaan mendalam di kalangan peserta.
Upacara yang memperingati Hari Ibu ke-97, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Hari Bela Negara ke-77, dan Hari Nusantara Tahun 2025 tersebut dilaksanakan pada Senin, 22 Desember 2025. Namun berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sejumlah peserta, rangkaian upacara mengalami keterlambatan hampir dua jam dari jadwal resmi yang telah ditetapkan panitia.
Dalam undangan resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, upacara dijadwalkan dimulai pukul 06.30 WIB dengan imbauan kepada seluruh peserta agar sudah berada di lokasi sejak pukul 06.00 WIB. Imbauan tersebut dipatuhi secara disiplin oleh peserta dari berbagai unsur organisasi masyarakat dan institusi negara sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan resmi pemerintah daerah.
Ironisnya, kedisiplinan peserta tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan di lapangan. Bupati Jombang, Warsubi, baru memasuki lapangan upacara setelah waktu molor hampir dua jam. Selama masa tunggu tersebut, para peserta tetap berdiri berbaris dalam posisi siap sesuai tata upacara, tanpa kejelasan informasi mengenai waktu dimulainya kegiatan.
Kondisi ini berdampak langsung pada fisik peserta. Waktu tunggu yang panjang menguras tenaga bahkan sebelum upacara dimulai. Situasi diperparah karena sebagian besar peserta belum sempat sarapan, mengingat jadwal upacara yang ditetapkan sangat pagi. Banyak peserta mengaku berangkat dengan asumsi akan mendapatkan konsumsi sebagaimana lazimnya pelaksanaan upacara-upacara sebelumnya.
Akibatnya, saat upacara akhirnya berlangsung, sejumlah peserta dilaporkan mengalami kelelahan berat hingga tumbang. Fakta ini menimbulkan keprihatinan, sebab penjadwalan pagi hari sejatinya bertujuan untuk menghindari paparan terik matahari. Namun tujuan tersebut menjadi kehilangan makna ketika pelaksanaan tidak berjalan sesuai rencana dan minim antisipasi.
Sorotan juga mengarah pada lemahnya kesiapan panitia, khususnya terkait pendataan peserta dan distribusi konsumsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap organisasi yang diundang diminta menghadirkan sedikitnya 30 personel. Dengan total peserta dari sembilan organisasi atau kelompok masyarakat, konsumsi yang tersedia dinilai tidak sebanding dan tidak terdistribusi secara merata.
Padahal, kehadiran organisasi-organisasi tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepatuhan terhadap undangan resmi pemerintah daerah. Mereka hadir sebagai organisasi masyarakat independen yang menjunjung etika dan tata tertib kenegaraan. Namun pengalaman yang dirasakan justru meninggalkan rasa kecewa dan pertanyaan serius terkait manajemen kegiatan.
Sebagai kepala daerah sekaligus pelaku usaha, Bupati Jombang dinilai seharusnya memahami nilai strategis penghargaan terhadap waktu. Dalam dunia usaha, keterlambatan produksi atau distribusi dapat berdampak pada kualitas komoditas dan menurunkan kepercayaan publik. Prinsip tersebut semestinya juga menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Sejumlah peserta menilai kejadian serupa bukan kali pertama terjadi dalam kegiatan kenegaraan di Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh, mulai dari manajemen waktu, koordinasi antar panitia, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
Meski demikian, kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk meniadakan makna peringatan hari besar nasional. Sebaliknya, upacara kenegaraan diharapkan benar-benar menjadi ruang pembelajaran kolektif tentang disiplin, keteladanan, dan penghargaan terhadap pengorbanan seluruh elemen masyarakat.
Dengan perbaikan tata kelola, perencanaan yang matang, serta kepemimpinan yang lebih peka terhadap nilai kemanusiaan, kegiatan kenegaraan ke depan diharapkan mampu mencerminkan semangat nasionalisme yang tidak hanya simbolik, tetapi juga beradab, bermartabat, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(Reporter: Adi)
Pos terkait
Latest Post
Gallery Post
Tidak ada komentar