KNPI Desak Keadilan di Blok Masela: Kompensasi Nelayan Bukan CSR, Pemda Diminta Tegas

Tanimbar,kpktipikor.id -Gelombang protes atas dampak survei Blok Masela pecah ke ruang publik, setelah nelayan kehilangan wilayah tangkap tanpa kejelasan ganti rugi. KNPI menuding terjadi kekeliruan serius: kompensasi hak nelayan disamarkan menjadi program CSR.

Ketua KNPI Alex Belay menandaskan, dua hal itu tidak bisa dipertukarkan. Kompensasi adalah hak langsung atas kerugian ekonomi, sementara CSR adalah kewajiban sosial perusahaan yang bersifat umum dan jangka panjang.

Baca Juga

5 hari  lalu

Balap Liar dan Knalpot Bising di Saumlaki: Ganggu Warga, Cerminkan Krisis Moral Ruang Publik

10 Admin Maluku

“CSR dan kompensasi akibat hilangnya mata pencaharian nelayan adalah dua hal yang sangat berbeda. Perusahaan jangan berlindung di balik celah regulasi,” tandas Alex.

Ia menilai praktik mencampuradukkan keduanya bukan hanya menyesatkan, tetapi berpotensi merampas hak nelayan. Dampaknya nyata: nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut kehilangan akses ekonomi tanpa penggantian yang setimpal.

Di sisi lain, KNPI menyoroti sikap Pemerintah Daerah yang dinilai belum berpihak penuh pada masyarakat. Peran mediasi dianggap lemah di tengah tekanan proyek strategis nasional yang dijalankan oleh Inpex sebagai operator.

Baca Juga

4 hari  lalu

Respon Cepat Polres Ternate Tangani Kebakaran Warung Bakso di Takoma, Dipastikan Tidak Ada Korban Jiwa*

17 Admin KPK

“Ini Pemerintah Daerah mau pro rakyat atau pro Inpex?” sindir Alex tajam. “Jika kompensasi dialihkan menjadi program pemberdayaan, itu rawan dan tidak adil.”

Menurutnya, skema pemberdayaan tidak bisa menggantikan kerugian langsung yang dialami nelayan. Program tersebut bersifat jangka panjang, sementara dampak ekonomi akibat survei terjadi seketika dan membutuhkan respons cepat.

KNPI memperingatkan, jika pola ini terus dibiarkan, proyek besar seperti Blok Masela justru berpotensi memiskinkan masyarakat lokal. Transparansi dan keadilan menjadi tuntutan utama agar pembangunan tidak mengorbankan pihak paling rentan.

Lebih jauh, KNPI memberi sinyal keras akan melakukan aksi langsung jika tuntutan tidak direspons. Mereka menilai jalur dialog bisa berakhir jika pemerintah gagal menjalankan fungsi sebagai mediator yang adil.

“Kalau pemerintah tidak lagi menjadi penengah yang baik, kami pastikan akan ada aksi di kantor Inpex. Ini soal hak masyarakat, bukan kompromi,” tutup Alex.

Tekanan kini mengarah pada dua pihak: pemerintah yang dituntut tegas, dan perusahaan yang diminta bertanggung jawab. Di tengah ambisi proyek nasional, nasib nelayan Tanimbar menjadi ujian nyata. apakah pembangunan berpihak, atau justru meninggalkan mereka di belakang.